GODBYE SEA GAMES, JANGAN MENJADI GODBYE INDONESIA

06

Oleh :

Yustinus Farid Setyobudi, S.IP, MPA

  UNRIKA-Perhelatan event olahraga 2 tahunan negara-negara ASEAN yang ke-26 di Jakarta-Palembang, Indonesia, sudah resmi di tutup kemarin malam (Selasa, 22 November 2011) di Palembang. Sebuah prestasi yang menggembirakan bagi bangsa Indonesia, dimana ”Garuda-garuda Muda” mampu memperoleh emas sebanyak 182 buah. Pencapaian yang diluar target, dimana Indonesia hanya menargetkan 150 emas dalam Sea Games 2011 ini. Indonesia keluar sebagai juara umum di perhelatan negara-negara ASEAN tersebut, disusul Thailand dan Vietnam di urutan ke-2 dan ke-3.

            Seluruh rakyat Indonesia pasti bangga dengan perolehan medali yang telah diperebutkan 11 negara tersebut. Namun, kita jangan lupa bahwa selain sebagai tuan rumah pesta olahraga negara-negara ASEAN, Indonesia juga tuan KTT ke-19 ASEAN yang berlangsung di Bali pada tanggal 17-19 November 2011. Dalam KTT tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan oleh negara-negara Asia Tenggara, kesepakatan tersebut dinamakan Bali Concord III yang ditanda tangani oleh 10 kepala negara, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia), PM Hun Sen (Kamboja), Sultan Hasanal Bolkiah (Brunei Darussalam), PM Thongsing Thamavong (Laos), Presiden Thein Sein (Myanmar), PM Dato Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak (Malaysia), Presiden Benigno Aquino III (Filipina), PM Lee Hsien Loong (Singapura), PM Yingluck Shinawatra (Thailand), dan PM Nguyen Tan Dun (Vietnam).

            Bali Concord III ini berisikan 3 pilar utama ASEAN, yaitu pilar politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Pilar politik keamanan terkait dengan penyelesaian konflik, pemberantasan kejahatan transnasional, pelucutan nuklir dan pemberantasan korupsi. Pilar ekonomi terkait dengan partisipasi ASEAN dalam perekonomian global, penguatan kapasitas ekonomi ASEAN, adopsi standar produksi dan distribusi komoditas ekonomi, perbaikan akses dan penerapan teknologi, peningkatan ivestasi agrikultur, dan diverifikasi energi. Sedangkan pilar sosial budaya terkait dengan penanggulangan dan penanganan bencana alam, masalah perubahan iklim, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.

            Selain mendeklarasikan Bali Concord III tersebut, dalam KTT ASEAN ke-19 tersebut juga melakukan perjanjian antara ASEAN-China yang merupakan hasil dari forum sepuluh kepala negara ASEAN dengan tiga kepala negara/pemerintahan dari Jepang, Korsel. Kesepakatan ASEAN-China yaitu antara negara-negara ASEAN dan China sepakat diberlakukannya FTZ (free trade zone) atau zona perdagangan bebas. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita sebagai warga negara Indonesia. Kesepakatan tentang FTZ ini kalau dilihat dari perekonomian makro bagus, tapi kalau dalam perekenomian mikro akan sangat berdampak buruk terhadap masyarakat.

            Dengan diberlakukan FTZ ini akan berpengaruh pada sektor home industri atau perindustrian rumahan. Barang-barang dari China akan semakin bebas beredar di kalangan masyarakat, baik di toko-toko, pasar-pasar, maupun mall-mall. Padahal saat ini telah kita ketahui bersama, bahwa barang-barang buatan China memang lebih murah/terjangkau harganya, namun kualitasnya masih jauh berbeda dengan produk dari Jepang maupun dari negara-negara Eropa ataupun produk dalam negeri sekalipun. Kita ambil contoh untuk produk sepeda saja, sepeda buatan China dengan berbagai merk tersebut, harganya lebih murah daripada sepeda buatan Indonesia (merk United). Padahal kalau dilihat kualitasnya jauh lebih baik dibanding produk China, namun masyarakat umum lebih memilih sepeda dengan merk-merk China karena jauh lebih ekonomis dan modelnya tidak jauh beda. Itu baru contoh kecil, belum lagi barang-barang lain seperti sepeda motor, mainan anak-anak, jam tangan, elektronik, dan lainnya. Namun dengan adanya ASEAN-China mengenai FTZ maka akan membuka lahan/lapangan kerja baru, karena perusahaan China akan dengan bebas inventasi di ASEAN, begitu juga di Indonesia yang bisa menekan angka pengangguran.

            Untuk itu Indonesia harus lebih siap dalam menghadapi tuntutan global tersebut, pemerintah juga harus terlibat aktif dalam mempersiapkan masyarakat terutama para pelaku usaha yang harus berusaha keras bersaing dengan serbuan barang-barang China di pasaran. Kalau ini tidak dipersiapkan mulai dari sekarang, maka masyarakat Indonesia, khususnya pelaku usaha (home industri) akan terpuruk di negeri sendiri. Semua itu memang tidak bisa kita hindari, karena itu merupakan tuntutan global/internasional.

Era Globalisasi Yang Menakutkan

Sejak berakhirnya perang dingin, dunia dilanda oleh suatu arus perubahan yang bersifat global (mendunia). Pada mulanya wujud perubahan global terlihat dalam perkembangan sistem informasi dan transportasi, yang mempersingkat jarak didalam hubungan antara negara atau wilayah, baik dalam arti ruang maupun waktu. Tentu saja kemajuan-kemajuan Iptek telah tercapai berkat adanya kemampuan ekonomi untuk mendukungnya adanya keterkaitan antara kedua faktor ini menimbulkan peruhahan-perubahan yang luar biasa didalam masyarakat.

Perkembangan yang demikian pesat ini, dan perubahan-peruhahan yang ditimbulkannya, bersifat global atau mendunia. Hal ini karena perkembangan dalam bidang informasi dan transportasi mempunyai dampak terhadap masyarakat internasional dalam dua hal : Pertama, kepesatan perkembangan informasi dan transportasi telah berhasil menerobos batas-batas wilayah negara. Artinya, batas-batas wilayah negara yang semula merupakan pedoman penting didalam perkembangan masyarakat kini menjadi kurang atau bahkan tidak relevan lagi. Dan kecenderungan ini menimbulkan peruhahan-perubahan didalam sikap serta perilaku sesuatu masyarakat atau bangsa terhadap perkembangan di luar dirinya. Setidak-tidaknya perubahan yang demikian terjadi karena masyarakat tersebut tidak mampu membendung arus pengaruh yang dibawa oleh struktur-struktur transportasi dan informasi yang berada di luarnya. Kedua, dalam banyak hal penerobosan-penerobosan yang terjadi itu telah menyebabkan gagalnya masyarakat menegakkan kedaulatan negaranya. (Nazaruddin Sjamsuddin dalam Indonesia Dan Perubahan Global)

Pada masa sebelum berlangsungnya “revolusi” dalam bidang informasi dan transportasi ini orang percaya bahwa kedaulatan negara merupakan suatu bentuk kekuasaan yang tertinggi dalam suatu ruang atau wilayah yang dikenal sebagai negara. Dan fakta bahwa sesuatu wilayah itu berdaulat diakui oleh negara-negara lain, sekalipun antara mereka tidak memiliki hubungan diplomatik atau sedang bermusuhan satu sama lain. Namun dengan adanya perubahan yang begitu cepat dalam bidang informasi dan transportasi itu kedaulatan negara menjadi kurang atau bahkan tidak relevan lagi, sekurang-kurangnya dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini tidak lain karena negara menjadi kurang berdaya untuk menepis penerobosan informasi dan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat di luar perbatasannya.

Globalisasi pun telah merambah masuk dalam kehidupan bangsa Indonesia di segala sektor, yang akan berdampak terhadap budaya berpikir masyarakat Indonesia. Sekarang masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada budaya-budaya barat yang notabane berbeda dengan budaya Indonesia yang masih memiliki sopan santun, ramah, beradab yang menunjukkan sebagai Negara orang timur.

Era globalisasi memang tidak bisa di justifikasikan selalu membawa dampak yang negatif bagi kita, namun eksistensi dari globalisasi tersebut lebih dominan kearah negatif, banyak contoh kasus yang dapat kita temukan, yaitu : maraknya seks bebas dikalangan remaja , yang saat ini dianggap bukan hal yang tabu lagi, perkembangan pornografi yang dengan kemajuan teknologi yang canggih banyak dikonsumsi oleh anak dibawah umur dengan bebas dan mudah mendapatkannya, tingkat peggunaan obat-obat terlarang yang sangat memprihatinkan dan bahkan negara Indonesia dijadikan objek pasar dari penjualan obat terlarang internasional.

Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Indonesia

Globalisasi memang tidak bisa dihindari, memang perdebatan mengenai pengaruh baik buruknya globalisasi sebenarnya menjadi perdebatan yang klasik. Namun sekarang bagaimana globalisasi mampu mempengaruhi identitas bangsa Indonesia ditengah ancaman pengaruh asing dan masuk dalam arena global.

Globalisasi mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh globalisasi yang positif itu dapat dilihat pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Dimana pada aspek politik, tata pemerintahan kita akan tercipta pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dinamis. Dalam aspek ekonomi, dengan bebasnya perusahaan luar (Barat/China) berinvestasi di Indonesia menyebabkan terbukanya lapangan kerja yang harapannya mampu mengurangi angka penganguran. Di bidang sosial budaya akan menjadikan masyarakat kita lebih disiplin, etos kerja yang tinggi, seprti yang telah menjadi budaya barat. Sedangkan dalam aspek pendidikan inilah yang merasakan dampak positif yang banyak, karena pengetahuan dan ilmu yang diperoleh tidak dari lingkungan sekolah, kampus, atau yang lainnya, tapi melalui kemajuan iptek seperti internet dan siaran discovery televisi akan menambah ilmu dan pengetahuan kita.

Selain dampak positif, globalisasi juga mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dampak negatif tersebut, antara lain : globalisasi yang berlandaskan asas liberal akan membuat sedikit pergeseran ideologi dari Pancasila menuju Liberalisme, rasa bangga terhadap produk-produk dalam negeri akan berkurang karena masyarakat lebih senang membeli produk asing yang lebih berkualitas dan lebih higienis seperti Coca-cola, Mc Donalds, Pizza Huts, dan sebagainya. Timbulnya sikap individualisme dari masyarakat sehingga prinsip gotong-royong luntur, dan terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin dengan dilihat materi yang dimiliki seperti handphone, laptop, mobil dan lain sebagainya.

Globalisasi memang menjadi ”hantu” yang menakutkan bagi perusahaan-perusahaan dalam negeri, karena dengan globalisasi telah dibuka kran-kran pasar bebas sehingga perusahaan-perusahaan luar bisa berinvestasi di negara kita. Globalisasi dan pengaruh asing sudah menjadi kekuatan alamiah yang mempengaruhi semua masyarakat di muka bumi, sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Pilihan yang tersedia hanyalah menghadapinya dengan cermat. Pengaruh asing dapat diibaratkan sebagai kuman yang menakutkan, namun selama bangsa kita memiliki sistem kekebalan tubuh yang cukup kuat, kuman tersebut tidak akan menjadi kekuatan yang mengancam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai Godbye SEA GAMES juga berakibat pada Godbye Indonesia.

 * (Batam, 23 November 2011)

PEMEKARAN JANGAN MENJADI TREND

06

Oleh :

Yustinus Farid Setyobudi, S.IP, MPA (Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan-Unrika)

          UNRIKA-Sejak orde reformasi, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu menjadikan daerah lebih maju dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sehingga dapat mengurangi sentralistik yang ada di pemerintah pusat. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semakin menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin menjadikan daerah sebagai ujung tombak sistem pemerintahan.

            Selain pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah yang diatur dalam UU 32/2004, UU tersebut juga membuka kran kepada daerah tentang pemekaran daerah, baik pada tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat kecamatan. Dengan harapan pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan efektif, karena administrasi pemerintah lebih terjangkau jaraknya oleh pemerintah dan tidak memakan waktu yang lama.

            Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia sejak orde reformasi telah terbentuk 205 daerah otonom baru, yaitu 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Ada 524 daerah otonom saat ini terdiri atas 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Persyaratan pembentukan daerah telah diatur dalam PP N0.129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah selanjutnya diganti dengan PP 78 Tahun 2007 tentang hal yang sama. Persyaratan yang diatur dalam kedua PP ini sebetulnya cukup ketat, tetapi dalam satu dasawarsa terakhir usulan pemekaran cenderung tidak terkendali.

BATAM DITENGAH PEMEKARAN WILAYAH                    

            Dengan adanya rencana pemekaran wilayah di Batam, yaitu dengan pemekaran Kecamatan yang dulu hanya 12 akan menjadi 21 Kecamatan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, khususnya di kalangan akademisi. Secara menyeluruh ini merupakan kemajuan bagi Batam sebagai daerah yang baru berkembang, namun disisi lain akan menjadikan tanda tanya besar bagi Pemerintah Kota Batam. Tanda tanya itu adalah sanggup tidak dalam pemekaran ini baik secara finansial maupun administrasi ditanggung oleh Pemerintah Kota Batam dengan APBDnya. Jangan sampai dengan pemekaran yang rencana awalnya adalah untuk lebih mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat, bisa berubah menjadi beban bagi Pemerintah Kota Batam dibelakang besok.

            Melihat kondisi Batam saat ini memang membutuhkan pelayanan yang cepat kepada masyarakat, belum lagi predikat yang disandang bahwa Batam salah satu daerah dengan pembangun peradaban manusia. Artinya Batam memiliki daya tarik bagi masyarakat dari luar Batam untuk mengadu nasib di “Pulau Kalajengking” ini. Jika penduduk Batam semakin bertambah maka secara tidak langsung pelayanan yang akan dituntut masyarakat akan bertambah dalam kuantitasnya. Misalnya di kecamatan yang biasanya hanya melayani 100 orang dalam pengurusan dokumen/perizinan dalam berbagai bentuk, maka bisa jadi akan bertambah 2 kali lipat jumlah orang dalam per harinya jika penduduk di Batam semakin bertambah.

            Namun semua itu seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Batam, khususnya Walikota, bahwa yang dibutuhkan Batam saat ini bukan pemekaran wilayah. Sampai detik ini, dengan 12 Kecamatan saja secara keseluruhan ternyata birokrasi pemerintah masih bisa memberikan pelayanan masyarakat dengan baik. Seharusnya yang menjadi perhatian Pemerintah Kota adalah pelayanan yang diberikan dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh masih banyak siswa yang tinggal di pulau-pulau yang berada diluar daratan Batam yang harus berangkat ke sekolah harus dengan melepas sepatunya, kemudian setelah menyebrang dari pulau tempat dia tinggal dan sampai di daratan, baru mereka memakai sepatunya karena takut basah atau kotor, serta tak jarang dari mereka menggunakan sepatunya di depan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota masih belum fokus terhadap apa yang menjadi prioritas dalam pemngembangan Batam kedepannya. Untuk akses menuju sekolah saja, para pelajar harus berjuang ekstra agar bisa sampai disekolah. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah sarana angkutan umum untuk para pelajar, di wilayah Barelang dan Punggur misalnya, masih banyak siswa yang harus berjalan kaki untuk menuju ke sekolah, tidak jarang mereka mencari tumpangan mobil pribadi untuk bisa sampai disekolah karena minimnya angkutan umum. Hal itu tidak akan terjadi apabila di daerah Barelang dan Punggur diberi fasilitas angkutan yang khusus untuk pelajar dan tanpa memungut biaya (gratis).

             Saat ini seharusnya Pemerintah Kota Batam sudah mulai memetakan mana yang menjadi prioritas dalam pembangunan untuk Batam kedepannya. Batam mau menjadi Kota Pariwisata, atau Batam mau menjadi Kota Pendidikan, maupun Batam mau menjadi Kota Industri, dan atau Batam mau menjadi Kota Budaya Melayu, sehingga Batam akan memiliki kekhasan atau nilai lebih seperti daerah-daerah lain di Indonesia, misalnya Malang Kota Apel, Jogja Kota Gudeg, Pekalongan Kota Batik, dan sebagainya.

*Batam,Senin, 19 Desember 2011

RUMUS JITU MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA

Oleh :

Meri Enita Puspita Sari, S.IP, MPA

Korupsi merupakan masalah klasik, namun selalu juga menarik untuk di diskusikan. Di Negara maju maupun Negara berkembang, selalu diwarnai tentang masalah korupsi. Saat ini korupsi bukan lagi menjadi persoalan individual Negara, melainkan sudah menjadi masalah global. Hal ini terbukti dengan berbagi perjanjian antar Negara dalam memerangi korupsi, dalam KTT ke-19 ASEAN tanggal 17-19 November 2011 di Nusa Dua, Bali misalnya, telah disepakati antar Negara ASEAN dalam memerangi Korupsi. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia merupakan salah satu pioner dalam memerangi korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia tidak berdiam diri, berbagai program pemberantasan korupsi sudah dijalankan sejak bergulirnya orde reformasi. Sejak tahun 1998, Hamilton Hart dalam Ely Susanto (2009), telah mencatat bahwa pemerintah yang berkuasa sudah mengeluarkan beberapa program di bidang politik, social, dan hukum. Reformasi bidang politik ditandai dengan semakin meningkatkan independensi dan power DPR terhadap pemerintah yang berimplikasi pada peningkatan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebebasan pers ditandai dengan penguatan peran media massa dalam memberitakan kasus korupsi yang bisa berimplikasi pada terciptanya hukuman social bagi pelaku korupsi dan munculnya organisasi-organisasi non pemerintah yang memfokuskan pada masalah korupsi seperti ICW (Indonesian Corruption Watch), Pukat (Pusat Kajian Anti Korupsi) UGM. Namun, program-program pemerintah dalam pemberantasan korupsi belum berjalan sesuai dengan mestinya, realita di lapangan menunjukkan perilaku-perilaku korupsi masih muncul bahkan cenderung kentara, tidak hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah.

KASUS KORUPSI IDENTIK DENGAN PEMERINTAH/BIROKRASI

Praktik korupsi di Indonesia selalu identik dengan pemerintah/birokrasi, hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di lingkungan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, (Kompas, 18/1/2011) dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, ia menuturkan, ada 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, dimana 17 diantaranya adalah gubernur. Menurut beliau hampir setiap pekan, seorang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Kementerian Dalam Negeri mencatat, saat ini terdapat 17 dari 33 pimpinan daerah tingkat I atau gubernur berstatus tersangka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah masih terus bergulir.

Kasus terakhir yang baru saja diselesaikan adalah rencana penonaktifan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin. Agusrin diduga terlibat korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp23 miliar. Dapat dicatat selama Januari-Juli 2010, potensi kerugian negara akibat korupsi sektor keuangan daerah mencapai Rp 596,232 miliar (38 kasus). Ini memperlihatkan bahwa tren Semester II-2010 adalah meningkat. Data ini ini juga didukung dengan temuan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang telah merampungkan kajian di sembilan dari 33 provinsi dan menemukan tak kurang dari 90 kasus korupsi baru selama Juli-Desember 2010. Sembilan daerah yang selesai dikaji adalah Papua, Gorontalo, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau.

Ini menunjukkan bahwa terjadinya korupsi bukan lagi Jakarta Sentris, namun dari kasus-kasus yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa lebih banyak terjadi didaerah yang melibatkan pimpinan daerahnya.

RUMUS JITU PEMBERANTASAN KORUPSI

Menurut Klitgaard, (materi Seminar Akademis Pemberantasan Korupsi di Prodi Ilmu Pemerintahan-Unrika, 13 Desember 2011), untuk mengartikan korupsi yaitu dengan rumus :

C = M + D – A

C adalah Corruption / Korupsi

M adalah Monopoly / Monopoli

D adalah Discretion / Diskresi / keleluasaan

A adalah Accountability / Akuntabilitas

Rumus tersebut selain untuk menjelaskan arti korupsi, namun juga bisa menekan / meminimalisir praktik korupsi. Maksudnya dengan adanya monopoli pasti akan memudahkan orang melakukan korupsi, karena orang-orang yang disekitarnya adalah orang-orang yang dikenalnya. Belum lagi ditambah dengan adanya discreation / keleluasaan, misalnya jika orang-orang yang dikenalnya itu menduduki structural (pimpinan,wakil, sekretaris, atau bendahara) maka akan mendapat keleluasaan karena tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang duduk di jabatan struktrural adalah orang yang dikenal sebagai akibat monopoli. Dua aspek tersebut saja bisa menyababkan terjadinya praktik korupsi, apalagi minus akuntabilitas/pertanggung-jawaban. Jika kita mampu mengurangi aspek-aspek yang menyebabkan korupsi (monopoli, diskresi, akuntabilitas) tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan action/tindakan dalam menekan laju korupsi. Apalagi saat ini dalam birokrasi di Indonesia tidak jelas pemisah antara bidang politik dan bidang administrasi. Misalnya, kepala daerah terpilih (pemenang pilkada) sudah menjabat sebagai Gubernur atau Bupati/Walikota, maka orang-orang yang menduduki jabatan kepala SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) adalah orang-orang yang dulu sebagai pendukung dia pada saat kampanye, namun orang-orang yang dianggap sebagai lawan politiknya pasti akan dimutasi atau bahkan di non-job kan karena dianggap sebagai lawan atau tidak mendukung. Ini sungguh memprihatinkan, karena dalam penentuan kepala SKPD seharusnya dilakukan dengan cara merit system (seleksi berdasarkan prestasi dan keahlian dalam bidangnya) bukan karena lawan atau kawan.

Untuk menekan atau memberantas praktik korupsi maka harus menekan terjadinya monopoli yang secara tidak langsung bisa menekan keleluasaan aparatur pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya tersebut. Tapi yang lebih penting adalah akuntabilitas/pertanggung-jawaban pemerintah kepada rakyat (pemegang kekuasaan tertinggi) jelas, sehingga rakyat tidak merasa dirugikan dan mengetahui kemana aliran uang rakyat tersebut.

GENDER

Oleh : Nurhayati,S.IP, MA

Dosen Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan UNRIKA Batam

Nuhayati, S.Ip.,MA - Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Unrika BatamPersoalan Gender berarti menelusuri arti Gender itu sendiri. Berbicara mengenai perempuan selalu menjadi topik  yang menarik di bicarakan oleh  berbagai kalangan. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa topik tentang perempuan selalu menarik untuk diperbincangkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini kajian tentang masalah perempuan di Indonesia menunjukan perkembangan yang pesat. Intensitas diskusi, seminar, dan penelitian merefleksikan meningkatnya kesadaran berbagai kalangan akan pentingnya kedudukan dan peran perempuan dalam proses transformasi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam proses transformasi masyarakat juga tidak lepas dari teori sosial yaitu Teori Gender.

Seiring dengan semakin besarnya akses kaum perempuan dalam berbagai bidang, kesadaran perempuan akan persamaan hak dan kedudukan dengan kaum laki-laki semakin terbuka, meskipun demikian tujuan akhir dari cita-cita kaum perempuan untuk memperoleh persamaan tersebut masih memerlukan waktu yang panjang karena selama berabad-abad yang lalu masyarakat tumbuh dalam kebudayaan yang di dasarkan pada kekuasan kaum laki-laki. Capra mengatakan bahwa selama 300 tahun terakhir, peradaban Barat dan kebudayaan-kebudayaan pendahulunya, begitu pula kebudayaan yang lainnya telah di dasarkan atas sistem filsafat, sosial politik dimana pria dengan kekuatan, tekanan langsung melalui ritual, tradisi, hukum, bahasa, adat kebiasaan, etika, pendidikan dan pembagian kerja menentukan peran apa yang boleh dan tidak boleh di mainkan oleh wanita dan dimana wanita di anggap lebih baik dari pria. (Fritjof Capra:1999)

Budaya patriarchal tersebut telah membentuk suatu sistem yang sulit untuk dipahami karena sifatnya yang menembus ke segala arah. Sistem-sistem inilah yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran mendasar tentang hakekat manusia bahkan doktrin-doktrinnya diterima sedemikian universal sehingga tampak sebagai hukum alam. Kepercayaan bahwa laki-laki lebih kuasa menentukan segala sesuatu dalam kehidupan sosial telah menonjolkan perempuan pada posisi yang tergantung kepada laki-laki. Dengan keadaan seperti itu, perempuan sering di identikan sebagai mahluk yang lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki sebagai mahluk yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Akibat dari adanya pembedaan tersebut timbul suatu anggapan bahwa perempuan lebih tepat bekerja di sektor domestik yaitu mengurusi segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga, sedangkan laki-laki tepat bekerja pada sektor publik. Pembagian peranan berdasar jenis kelamin tersebut terus berlanjut karena sejak dini pada diri anak-anak telah ditanamkan ajaran-ajaran seperti ibu pandai memasak, ayah bekerja di sawah. Ajaran-ajaran tersebut telah mengendap/mengakar pada pemikiran anak-anak lewat sosialisasi yang termuat dalam buku bacaan anak-anak Sekolah Dasar (Cahya Yuana:2000). Pengalaman anak-anak di rumah juga mendukung dan memperkuat pengetahuan mereka. Anak-anak mulai bisa membedakan antara tugas laki-laki dan tugas perempuan. Sosialisasi seperti itu merupakan hasil penupukan masyarakat melalui sistem pendidikan.

Hal inilah, konsep Gender dan apa kaitan konsep tersebut dengan emansipasi wanita yang diperjuangkan kaum perempuan tidak hanya di indonesia yang di ploporio Ibu Kartini tetapi juga di pelbagai penjuru dunia lainnya. Konsep Gender pertama kali harus dibedakan dari konsep seks atau jenis kelamin secara biologis. Seks secara biologis merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis bersifat permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan), dibawa sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan, sebagai seorang laki-laki maupun perempuan.

Melalui penentuan jenis kelamin secara biologis ini maka dikatakan seseorang akan disebut berjenis kelamin laki-laki jika ia memiliki penis, jakun, kumis, janggut, dan memperoduksi seperma. Sementara seorang disebut berjenis kelamin perempuan jika ia mempunyai vagina dan rahim sebagai alat reproduksi, memiliki alat untuk menyusui (payudara) dan mengalami kehamilan dan proses melahirkan. Ciri-ciri secara biologis ini sama di semnua tempat, disemua budaya dari waktu ke waktu dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

Dikotomi publik dan domestik yang digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan pemisahan jenis kelamin telah menciptakan jarak bagi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosialnya. Satu memiliki status yang lebih tinggi dari pada yang lain. Adanya keberpihakan pada laki-laki membuat perempuan terpenjara dalam sektor domestik yang mengisolisirnya dari kehidupan publik.

Kebudayaan yang didasarkan pada laki-laki ini semakin disuburkan oleh adanya sistem patriarchal dalam masyarakat yang didukung oleh ideologi familialisme. Ideologi familialisme yang menekankan peranan perempuan sebagai istri dan ibu, merasuk dan mempengaruhi cara pandang maupun persepsi perempuan dan laki-laki terhadap pengalaman kesehariannya (Siti Kusujiarti:1997).Secara ideal masih terdapat anggapan bahwa peran utama perempuan ada di sekitar rumah tangga dan tugas-tugas domestik. Aktivitas perempuan dalam sektor lain seperti sektor produksi di anggap sebagai tugas sekunder. Ketimpangan gender yang berakibat pada domestikasi kaum perempuan nampak jelas sehingga kesetaraan gender jarang muncul dalam relasi sosial di dalam masyarakat. Nilai-nilai dominasi laki-laki di langgengkan dalam institusi-institusi sosial seperti politik, pendidikan, ekonomi dan kepercayaan.

Pembagian peranan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan ini memiliki pengaruh sangat besar terhadap keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Dalam menentukan tatanan kehidupan bermasyarakat kaum pria masih mendominasi. Perempuan dipojokkan oleh anggapan bahwa ia tidak mampu untuk mengambil keputusan tentang hal-hal semacam tersebut diatas. Namun pada kenyataannya, adakalanya wanita diikutsertakan atau bahkan justru yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa dilihat dari sebuah kasus di Minahasa sekitar tahun 1930 dimana perempuan akhirnya diminta turun tangan menyelesaikan permasalahan tanah karena laki-laki tidak mampu menyelesaikannya. Disini perempuan diakui dan terbukti bahwa mereka mempunyai kemampuan dan kekuatan apabila diberi kesempatan.

Oleh sebab itu Gender merupakan suatu istilah yang dikontruksikan secara sosial dan kultural utuk jangka waktu yang cukup lama, yang disosialisasikan secara turun temurun maka pengertian yang baku tentang konsep gender itu pun belum ada sampai saat ini, sebab pembedaan laki-laki dan perempuan berlandaskan hubungan Gender dimaknai secara berbeda dari satu tempat ketempat yang lain, dari satu budaya ke budaya lain dan dari waktu ke waktu. Sehingga upaya untuk mendefinisikan konsep Gender tetap dilakukan dan salah satu definisi gender telah dikemukakan oleh Joan Scoot, seorang sejarahwan sebagai ”a constitutive element of soscial relationships based on perceived differences between the sexes, and a primary way of signifying relationships of power.” (1986:1067)

Disinilah kesalahan pemahaman akan gender seringkali muncul, dimana orang sering memahami konsep Gender yang merupakan rekayasa sosial budaya sebagai ”Kodrat”, sebagai sesuatu hal yang sudah melekat pada diri seseorang, tidak bisa dirubah dan ditawar lagi. Padahal Kodrat itu sendiri berarti ”Sifat Asli Atau Sifat Bawaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian Gender yang dibentuk dan terbentuk sepanjang hidup seseorang oleh pranata-pranata sosial budaya yang diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi bukanlah Kodrat.

ANGIN SURGA BAGI PNS DI TENGAH OTDA

Selasa, 15 March 2011 11:52

Yustinus Farid Setyobudi, SIP,MPA (Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan-UNRIKA Batam)

Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) di Indonesia selalu menghadirkan fenomena-fenomena baru dan menarik untuk diperbincangkan. Fenomena atau implikasi dari otonomi daerah yang saat ini hangat dibincangkan baik di kalangan politisi, pengamat pemerintahan daerah, maupun akademisi adalah adanya wacana penghapusan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Padahal dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 ayat 1, menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu paket pasangan secara demokratis oleh masyarakat yang dicalonkan oleh partai politik.

Memang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) selalu berakhir kurang manis. Sejak UU otonomi daerah digulirkan pada era reformasi sejak tahun 1999, banyak sekali kasus kekisruhan pilkada terjadi, misalnya kasus pilbup Tuban, pilbup Banyuwangi, pilgub Maluku Utara, pilbup Tangerang Selatan, pilwako Batam, dan masih banyak lagi kasus-kasus kekisruhan pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya pilkada membawa dampak positif bagi daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kotamadya.

Walaupun kekisruhan selalu dimulai dari rasa ketidakpuasan dari calon yang kalah, akan tetapi dari pihak pemenang pun juga mengalami ketidakharmonisan ketika sudah menjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keharmonisan kepala daerah dan wakil kepala daerah jarang yang berakhir hingga masa jabatan itu habis, kebanyakan dalam perjalanan kepemimpinan mereka di daerah selalu terjadi perpecahan apalagi ketika mendekati masa pilkada periode berikutnya. Banyak pasangan yang pecah bahkan saling bersaing untuk maju menjadi bakal calon (balon) kepala daerah. Sehingga jika dilihat dalam keefktifan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya 3-3,5 tahun saja dari masa jabatan 5 tahun yang secara tidak langsung akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Ada beberapa kasus pilkada yang belum mencapai 1 tahun menjabat sudah mengalami perpecahan pemimpin daerahnya, seperti yang terjadi di Surabaya Jawa-Timur, dimana Walikota Tri Rismaharini dijadikan tumbal oleh Wakil Kepala Daerah, Bambang DH, yang seharusnya tidak bisa mencalonkan diri sebagai walikota karena sudah 2 periode, namun dia maju kembali sebagai wakil. Tetapi apa yang terjadi, dia memainkan strategi politik melalui DPRD untuk menggulingkan atasannya (walikota) sendiri. Walau itu baru anggapan beberapa kalangan maupun media massa bahwa pemakzulan Walikota Surabaya oleh dewan dan Wakil Walikota di balik semua itu. Akan tetapi, sampai saat ini tudingan itu tidak terbukti. Memang dunia politik itu kejam, akan tetapi juga memiliki etika dalam berpolitik.

Angin Surga bagi PNS
Dihapusnya wakil kepala daerah dalam pilkada yang biasanya satu paket dengan kepala daerah justru menjadikan angin surga bagi para birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS). Dimana draft RUU ini akan diatur dalam UU Pilkada yang saat ini sudah pada tahap sinkronisasi di Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian akan diajukan ke DPR untuk disahkan dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru, disebutkan bahwa wakil kepala daerah tidak dipilih dalam pilkada satu paket dengan kepala daerah, melainkan dipilh langsung oleh kepala daerah terpilih dan berasal dari kalangan PNS, seperti yang disampaikan oleh Djohermansyah Djohan, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri (Haluan Kepri, 2 Maret 2011). Inilah yang menjadikan angin surga bagi PNS, karena jenjang karir para ”pelayan masyarakat” bertamabah 1 tingkat. Yang sebelumnya jabatan karir PNS hanya mentok di Sekda (Sekretaris Daerah) namun akan bertambah bisa menjadi wakil kepala daerah. Walau demikian semua tergantung dari kepala daerah terpilih. Setidaknya membuat PNS lebih dihargai pengabdiannya untuk negeri ini, karena juga memiliki kesempatan untuk memimpin daerahnya sehingga tidak kalah dengan politisi.

Setiap kebijakan yang dihasilkan atau diputuskan akan selalu membawa dampak kebelakangnya. Penghapusan wakil kepala daerah dalam pilkada merupakan angin surga bagi PNS namun tidak bagi masyarakat sipil, karena akan kehilangan kesempatan untuk menjadi pemimpin di daerahnya sebagai wujud pengabdian bagi kemajuan daerahnya.

Dengan adanya wacana untuk menghapus wakil kepala daerah dalam pilkada, akan menjadikan perbincangan yang menarik dalam konteks otonomi daerah kedepannya. Wacana penghapusan tersebut memang diharapkan mampu meminimalisir kasus-kasus pilkada yang terjadi seperti di beberapa daerah diatas.

Sumber : http://haluankepri.com/opini-/9669-angin-surga-bagi-pns-di-tengah-otda.html

KEBERANIAN PEMERINTAH MENAIKAN HARGA BBM

Ilham, S.Sos,

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Unrika, Batam

Saat ini pemerintah dihadapkan pada sebuah dilematis yang sungguh tidak mudah untuk mengambil keputusan. Masalah yang bertubi-tubi menghantam pemerintah, seakan-akan belum mau pergi meninggalkan dan menguji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini. Mulai dari kasus century, kasus Gayus, kasus kekerasan yang terjadi di Mesuji, kasus korupsi yang tidak kunjung selesai, sampai dengan saat ini pemerintah diuji untuk mengambil sikap terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan BBM ini memang tidak bisa dihindari oleh pemerintah, karena dipicu oleh melambungnya harga minyak dunia. Mau tidak mau pemerintah harus melakukan penyesuaian dengan harga minyak dunia tersebut. Salah satu cara yang saat ini ramai diperbincangkan adalah untuk menaikkan harga BBM dalam negeri. Kenaikan harga BBM ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah melalui menteri-menteri terkait, seperti menteri ESDM, Menkeu, menteri perdagangan, maupun Menko Perekonomian.

Rencana kenaikan BBM dilakukan pada April 2012 mendatang dengan besaran harga sekitar Rp6.300 untuk premium atau naik 40% dari harga saat ini (Rp4.500). Namun kenaikan ini belum merupakan keputusan final. Pemerintah telah mempersiapkan beberapa opsi untuk dibahas dengan DPR dalam waktu dekat. Banyak pakar yang memprediksi bahwa langkah terbaik yang harus diambil adalah menaikkan harga BBM dari pada mengurangi subsidi BBM. Dengan menaikkan harga BBM, pemerintah telah melakukan langkah yang akan menimbulkan pro dan kontra.

Inilah yang akan bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan SBY, jika keputusan dalam menaikkan harga BBM akan berdampak ke berbagai sektor, khususnya pada sektor sosial dan politik. Masyarakat yang saat ini sudah bosan dengan pemberitaan nasional, di mana pemberitaan yang disetting semacam sinetron sehingga tidak kunjung habis cerita dan aktornya. Aktor satu belum selesai perannya, muncul aktor baru yang perannya tidak begitu sentral atau bisa dikatakan peran figuran. Apa ini yang akan dipertontonkan kepada masyarakat tentang negeri ini?

Kepercayaan publik sendiri terhadap pemerintahan SBY telah menurun, hal ini terlihat dengan hasil beberapa survey yang dilakukan beberapa lembaga survey, seperti LSI, JSI, Indobarometer, atau bahkan lembaga survey independen. Dari kesemua survey yang telah dilakukan menunjukkan bahwa popularitas SBY menurun dan kepercayaan publik juga berkurang terhadap pemerintahan saat ini. Bisa kita lihat dari hasil survey yang dilakukan LSI antara 1 sampai 7 Juni 2011 dengan 1.200 responden itu menunjukkan popularitas SBY turun dari 56,7% pada Januari 2011 ke posisi 47,2% dan pada Juni atau turun 9,5%. Inilah untuk pertama kali popularitas SBY merosot ke bawah 50% sejak dia memenangkan pemilihan presiden 2009 (sumber:BBC Indonesia). Bahkan pada survei yang dilakukan oleh LSI selama 8-17 Desember 2011 lalu, posisi penilaian baik dan sangat baik hanya mampu menembus angka 33 persen. Sementara responden yang menjatuhkan pilihan atau penilaian buruk dan sangat buruk justru mencapai angka 43 persen (sumber:harian analisa). Ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan SBY sudah menurun drastis sejak SBY menjabat sebagai presiden untuk kali kedua.

Penurunan popularitas SBY ini disebabkan tidak kunjung selesainya permasalahan yang terjadi saat ini, dari kasus Gayus sampai muncul kasus Gayus jilid II. Dan yang paling menyita perhatian publik adalah kasus Nazarudin yang melibatkan beberapa kader Partai Demokrat yang notabene adalah partai pendukung pemerintah. Kesemuanya itu sebagai akibat dari ketidak tegasan SBY sebagai pemimpin negara, seolah-olah kasus itu dibiarkan mengalir seperti air yang tidak kunjung ada pangkalnya.

Ini merupakan sinyal bahaya bagi Partai Demokrat pada tahun ini, karena tahun 2012 adalah tahun ”rawan” politik yang ketika terpeleset sedikit bisa dimanfaatkan oleh lawannya. Sehingga dibutuhkan sebuah strategi untuk mengamankan atau persiapan menghadapi pemilu 2014. Kenapa tahun ini dianggap sebagai tahun ”rawan” politik, karena pada 2013 merupakan tahun memenangkan pemilu 2014. Pada tahun ini lawan politik akan memonitor dan mencari kesalahan-kesalahan dari pemerintah yang akan dijadikan bahan atau isu strategis pada tahun 2013, di mana masing-masing partai akan berlomba-lomba untuk mendapatkan apresiasi publik dengan berbagai macam program.

Sungguh dilema yang luar biasa, di satu sisi pemerintah tidak mau mengalami defisit keuangan negara yang begitu besar sebagai akibat dari naiknya harga minyak dunia. Di sisi lain pemerintah tidak mau melakukan kesalahan yang besar dengan menaikkan harga BBM yang akan menuai protes dari berbagai kalangan, khususnya lawan politik dari SBY dan Partai Demokrat. Saat inilah ketegasan SBY sebagai pemimpin akan diuji dan saat ini pulalah ditunggu ”satrio piningit” dari Partai Demokrat untuk mendongkrak popularitas dan kepercayaan terhadap partai pemenang pemilu 2009 silam ini.***

Sumber : http://haluankepri.com/opini-/26018-keberanian-pemerintah-menaikan-harga-bbm.html