RUMUS JITU MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA

Oleh :

Meri Enita Puspita Sari, S.IP, MPA

Korupsi merupakan masalah klasik, namun selalu juga menarik untuk di diskusikan. Di Negara maju maupun Negara berkembang, selalu diwarnai tentang masalah korupsi. Saat ini korupsi bukan lagi menjadi persoalan individual Negara, melainkan sudah menjadi masalah global. Hal ini terbukti dengan berbagi perjanjian antar Negara dalam memerangi korupsi, dalam KTT ke-19 ASEAN tanggal 17-19 November 2011 di Nusa Dua, Bali misalnya, telah disepakati antar Negara ASEAN dalam memerangi Korupsi. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia merupakan salah satu pioner dalam memerangi korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia tidak berdiam diri, berbagai program pemberantasan korupsi sudah dijalankan sejak bergulirnya orde reformasi. Sejak tahun 1998, Hamilton Hart dalam Ely Susanto (2009), telah mencatat bahwa pemerintah yang berkuasa sudah mengeluarkan beberapa program di bidang politik, social, dan hukum. Reformasi bidang politik ditandai dengan semakin meningkatkan independensi dan power DPR terhadap pemerintah yang berimplikasi pada peningkatan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebebasan pers ditandai dengan penguatan peran media massa dalam memberitakan kasus korupsi yang bisa berimplikasi pada terciptanya hukuman social bagi pelaku korupsi dan munculnya organisasi-organisasi non pemerintah yang memfokuskan pada masalah korupsi seperti ICW (Indonesian Corruption Watch), Pukat (Pusat Kajian Anti Korupsi) UGM. Namun, program-program pemerintah dalam pemberantasan korupsi belum berjalan sesuai dengan mestinya, realita di lapangan menunjukkan perilaku-perilaku korupsi masih muncul bahkan cenderung kentara, tidak hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah.

KASUS KORUPSI IDENTIK DENGAN PEMERINTAH/BIROKRASI

Praktik korupsi di Indonesia selalu identik dengan pemerintah/birokrasi, hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di lingkungan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, (Kompas, 18/1/2011) dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, ia menuturkan, ada 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, dimana 17 diantaranya adalah gubernur. Menurut beliau hampir setiap pekan, seorang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Kementerian Dalam Negeri mencatat, saat ini terdapat 17 dari 33 pimpinan daerah tingkat I atau gubernur berstatus tersangka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah masih terus bergulir.

Kasus terakhir yang baru saja diselesaikan adalah rencana penonaktifan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin. Agusrin diduga terlibat korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp23 miliar. Dapat dicatat selama Januari-Juli 2010, potensi kerugian negara akibat korupsi sektor keuangan daerah mencapai Rp 596,232 miliar (38 kasus). Ini memperlihatkan bahwa tren Semester II-2010 adalah meningkat. Data ini ini juga didukung dengan temuan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang telah merampungkan kajian di sembilan dari 33 provinsi dan menemukan tak kurang dari 90 kasus korupsi baru selama Juli-Desember 2010. Sembilan daerah yang selesai dikaji adalah Papua, Gorontalo, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau.

Ini menunjukkan bahwa terjadinya korupsi bukan lagi Jakarta Sentris, namun dari kasus-kasus yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa lebih banyak terjadi didaerah yang melibatkan pimpinan daerahnya.

RUMUS JITU PEMBERANTASAN KORUPSI

Menurut Klitgaard, (materi Seminar Akademis Pemberantasan Korupsi di Prodi Ilmu Pemerintahan-Unrika, 13 Desember 2011), untuk mengartikan korupsi yaitu dengan rumus :

C = M + D – A

C adalah Corruption / Korupsi

M adalah Monopoly / Monopoli

D adalah Discretion / Diskresi / keleluasaan

A adalah Accountability / Akuntabilitas

Rumus tersebut selain untuk menjelaskan arti korupsi, namun juga bisa menekan / meminimalisir praktik korupsi. Maksudnya dengan adanya monopoli pasti akan memudahkan orang melakukan korupsi, karena orang-orang yang disekitarnya adalah orang-orang yang dikenalnya. Belum lagi ditambah dengan adanya discreation / keleluasaan, misalnya jika orang-orang yang dikenalnya itu menduduki structural (pimpinan,wakil, sekretaris, atau bendahara) maka akan mendapat keleluasaan karena tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang duduk di jabatan struktrural adalah orang yang dikenal sebagai akibat monopoli. Dua aspek tersebut saja bisa menyababkan terjadinya praktik korupsi, apalagi minus akuntabilitas/pertanggung-jawaban. Jika kita mampu mengurangi aspek-aspek yang menyebabkan korupsi (monopoli, diskresi, akuntabilitas) tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan action/tindakan dalam menekan laju korupsi. Apalagi saat ini dalam birokrasi di Indonesia tidak jelas pemisah antara bidang politik dan bidang administrasi. Misalnya, kepala daerah terpilih (pemenang pilkada) sudah menjabat sebagai Gubernur atau Bupati/Walikota, maka orang-orang yang menduduki jabatan kepala SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) adalah orang-orang yang dulu sebagai pendukung dia pada saat kampanye, namun orang-orang yang dianggap sebagai lawan politiknya pasti akan dimutasi atau bahkan di non-job kan karena dianggap sebagai lawan atau tidak mendukung. Ini sungguh memprihatinkan, karena dalam penentuan kepala SKPD seharusnya dilakukan dengan cara merit system (seleksi berdasarkan prestasi dan keahlian dalam bidangnya) bukan karena lawan atau kawan.

Untuk menekan atau memberantas praktik korupsi maka harus menekan terjadinya monopoli yang secara tidak langsung bisa menekan keleluasaan aparatur pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya tersebut. Tapi yang lebih penting adalah akuntabilitas/pertanggung-jawaban pemerintah kepada rakyat (pemegang kekuasaan tertinggi) jelas, sehingga rakyat tidak merasa dirugikan dan mengetahui kemana aliran uang rakyat tersebut.