Penguatan Sampah Di Kota Batam > Developer Mestinya Siapkan TPS (Kegiatan PRODI)

a

BATAM : Developer perumahan sejatinya perlu berperan
menyiapkan kawasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Karena TPS termasuk fasilitas umum yang mesti dinikmati oleh masyarakat. Demikian salah satu poin pemikiran yang mengemuka dalam Focus Group Discussion yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) Universitas Riau Kepulauan (Unrika) dan Centre Governmental Studies (CGS) Batam, Sabtu (19/11) di La Copi, Batam Centre.

“Partisipasi developer menyiapkan kawasan TPS akan mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik. Saat ini partisipasi itu belum nampak,” ungkap Ronald Hasibuan, MTQM Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan di akhir diskusi tersebut. FDG sendiri mengambil tema Pengangkutan Sampah di Kota Batam.

Sekedar diketahui, CGS merupakan lembaga kajian kebijakan pemerintah. Anggotanya terdiri dari para dosen dan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan di Kota Batam. Lembaga CGS itu sendiri dinahkodai oleh Nurhayati, M.IP dosen Fisip Unrika sekaligus Sekertasis Ilmu Pemerintahan. Sementara itu,HiMIP dipimpin oleh Denny Nababan.

FGD itu sendiri mendatangkan Pengamat Hukum, Rumbadi Dale SH.,MH, aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), aktifis Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Tito, Pengurus DPD KNPI Kepri, Rahmat Ghafur dan Ning Ibandiyah, Rahmayandi (Dosen Unrika), Ronald Hasibuan (pegiat CGS) dan sejumlah aktifis HIMIP Kota Batam.

Diskusi dimoderatori, Askarmin, Dosen Unrika. Kendari hujan disertai petir menggelegal, diskusi berjalan hangat. Persoalan sampah dan pengangkutannya dikupas renyah. Mulai dari proses pengangkutan, regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Sampah, Peraturan Walikota (Perwako) Batam, kebijakan pemborosan dalam pengadaan mobil pengangkut sampah, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), volume sampah yang dihasilkan masyarakat Batam dan potensi retribusi sampah yang dianggap belum digarap secara maksimal.

Ronald mengaku keberatan dengan rencana pengelolaan sampah diambil alih oleh Pemerintah Kota Batam. Mestinya menurut Ronald, pemerintah berperan sebatas sebagai pengawas dan melakukan pembinaan. Selebihnya pengangkutan sampah bisa mengikutsertakan swasta.

“Kan lucu, kalau pemerintah mengeksekusi semua peran itu. Lantas siapa yang mengawasi? Saya masih ingat, dulu sebelum Pemko Batam hadir, Otorita Batam menyerahkan pengangkutan sampah ke swasta. Persoalan sampah jadi tidak masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum, Rumbadi Dale menyatakan, pemerintah mesti menelorkan regulasi yang tegas dan ketat atas persoalan sampah. Karena persoalan sampah menyimpan potensi ancaman bagi masyarakat.

“Misalnya saja di sampah itu ada baterai, bekas botol semproten nyamuk, plastik dan pecahan kaca. Itu semua limbah B3 loh. Kalau hujan, bahan berbahaya dari limbah ini diserap tanah kemudian air di dalam tanah itu mengalir dan dikonsumsi masyarakat. Akibatnya akan fatal,” sebutnya.

Oleh karena itu, pemerintah mesti menyikapi persoalan ini dengan serius. Tentunya dengan menerbitkan regulasi yang harus mengkaver semua persoalan tadi. Sehingga nanti tidak menjadi masalah dikemudian hari. (sk/gf)