Ilham, S.Sos,

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Unrika, Batam

Saat ini pemerintah dihadapkan pada sebuah dilematis yang sungguh tidak mudah untuk mengambil keputusan. Masalah yang bertubi-tubi menghantam pemerintah, seakan-akan belum mau pergi meninggalkan dan menguji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini. Mulai dari kasus century, kasus Gayus, kasus kekerasan yang terjadi di Mesuji, kasus korupsi yang tidak kunjung selesai, sampai dengan saat ini pemerintah diuji untuk mengambil sikap terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan BBM ini memang tidak bisa dihindari oleh pemerintah, karena dipicu oleh melambungnya harga minyak dunia. Mau tidak mau pemerintah harus melakukan penyesuaian dengan harga minyak dunia tersebut. Salah satu cara yang saat ini ramai diperbincangkan adalah untuk menaikkan harga BBM dalam negeri. Kenaikan harga BBM ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah melalui menteri-menteri terkait, seperti menteri ESDM, Menkeu, menteri perdagangan, maupun Menko Perekonomian.

Rencana kenaikan BBM dilakukan pada April 2012 mendatang dengan besaran harga sekitar Rp6.300 untuk premium atau naik 40% dari harga saat ini (Rp4.500). Namun kenaikan ini belum merupakan keputusan final. Pemerintah telah mempersiapkan beberapa opsi untuk dibahas dengan DPR dalam waktu dekat. Banyak pakar yang memprediksi bahwa langkah terbaik yang harus diambil adalah menaikkan harga BBM dari pada mengurangi subsidi BBM. Dengan menaikkan harga BBM, pemerintah telah melakukan langkah yang akan menimbulkan pro dan kontra.

Inilah yang akan bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan SBY, jika keputusan dalam menaikkan harga BBM akan berdampak ke berbagai sektor, khususnya pada sektor sosial dan politik. Masyarakat yang saat ini sudah bosan dengan pemberitaan nasional, di mana pemberitaan yang disetting semacam sinetron sehingga tidak kunjung habis cerita dan aktornya. Aktor satu belum selesai perannya, muncul aktor baru yang perannya tidak begitu sentral atau bisa dikatakan peran figuran. Apa ini yang akan dipertontonkan kepada masyarakat tentang negeri ini?

Kepercayaan publik sendiri terhadap pemerintahan SBY telah menurun, hal ini terlihat dengan hasil beberapa survey yang dilakukan beberapa lembaga survey, seperti LSI, JSI, Indobarometer, atau bahkan lembaga survey independen. Dari kesemua survey yang telah dilakukan menunjukkan bahwa popularitas SBY menurun dan kepercayaan publik juga berkurang terhadap pemerintahan saat ini. Bisa kita lihat dari hasil survey yang dilakukan LSI antara 1 sampai 7 Juni 2011 dengan 1.200 responden itu menunjukkan popularitas SBY turun dari 56,7% pada Januari 2011 ke posisi 47,2% dan pada Juni atau turun 9,5%. Inilah untuk pertama kali popularitas SBY merosot ke bawah 50% sejak dia memenangkan pemilihan presiden 2009 (sumber:BBC Indonesia). Bahkan pada survei yang dilakukan oleh LSI selama 8-17 Desember 2011 lalu, posisi penilaian baik dan sangat baik hanya mampu menembus angka 33 persen. Sementara responden yang menjatuhkan pilihan atau penilaian buruk dan sangat buruk justru mencapai angka 43 persen (sumber:harian analisa). Ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan SBY sudah menurun drastis sejak SBY menjabat sebagai presiden untuk kali kedua.

Penurunan popularitas SBY ini disebabkan tidak kunjung selesainya permasalahan yang terjadi saat ini, dari kasus Gayus sampai muncul kasus Gayus jilid II. Dan yang paling menyita perhatian publik adalah kasus Nazarudin yang melibatkan beberapa kader Partai Demokrat yang notabene adalah partai pendukung pemerintah. Kesemuanya itu sebagai akibat dari ketidak tegasan SBY sebagai pemimpin negara, seolah-olah kasus itu dibiarkan mengalir seperti air yang tidak kunjung ada pangkalnya.

Ini merupakan sinyal bahaya bagi Partai Demokrat pada tahun ini, karena tahun 2012 adalah tahun ”rawan” politik yang ketika terpeleset sedikit bisa dimanfaatkan oleh lawannya. Sehingga dibutuhkan sebuah strategi untuk mengamankan atau persiapan menghadapi pemilu 2014. Kenapa tahun ini dianggap sebagai tahun ”rawan” politik, karena pada 2013 merupakan tahun memenangkan pemilu 2014. Pada tahun ini lawan politik akan memonitor dan mencari kesalahan-kesalahan dari pemerintah yang akan dijadikan bahan atau isu strategis pada tahun 2013, di mana masing-masing partai akan berlomba-lomba untuk mendapatkan apresiasi publik dengan berbagai macam program.

Sungguh dilema yang luar biasa, di satu sisi pemerintah tidak mau mengalami defisit keuangan negara yang begitu besar sebagai akibat dari naiknya harga minyak dunia. Di sisi lain pemerintah tidak mau melakukan kesalahan yang besar dengan menaikkan harga BBM yang akan menuai protes dari berbagai kalangan, khususnya lawan politik dari SBY dan Partai Demokrat. Saat inilah ketegasan SBY sebagai pemimpin akan diuji dan saat ini pulalah ditunggu ”satrio piningit” dari Partai Demokrat untuk mendongkrak popularitas dan kepercayaan terhadap partai pemenang pemilu 2009 silam ini.***

Sumber : http://haluankepri.com/opini-/26018-keberanian-pemerintah-menaikan-harga-bbm.html