Penguatan Sampah Di Kota Batam > Developer Mestinya Siapkan TPS (Kegiatan PRODI)

a

BATAM : Developer perumahan sejatinya perlu berperan
menyiapkan kawasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Karena TPS termasuk fasilitas umum yang mesti dinikmati oleh masyarakat. Demikian salah satu poin pemikiran yang mengemuka dalam Focus Group Discussion yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) Universitas Riau Kepulauan (Unrika) dan Centre Governmental Studies (CGS) Batam, Sabtu (19/11) di La Copi, Batam Centre.

“Partisipasi developer menyiapkan kawasan TPS akan mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik. Saat ini partisipasi itu belum nampak,” ungkap Ronald Hasibuan, MTQM Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan di akhir diskusi tersebut. FDG sendiri mengambil tema Pengangkutan Sampah di Kota Batam.

Sekedar diketahui, CGS merupakan lembaga kajian kebijakan pemerintah. Anggotanya terdiri dari para dosen dan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan di Kota Batam. Lembaga CGS itu sendiri dinahkodai oleh Nurhayati, M.IP dosen Fisip Unrika sekaligus Sekertasis Ilmu Pemerintahan. Sementara itu,HiMIP dipimpin oleh Denny Nababan.

FGD itu sendiri mendatangkan Pengamat Hukum, Rumbadi Dale SH.,MH, aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), aktifis Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Tito, Pengurus DPD KNPI Kepri, Rahmat Ghafur dan Ning Ibandiyah, Rahmayandi (Dosen Unrika), Ronald Hasibuan (pegiat CGS) dan sejumlah aktifis HIMIP Kota Batam.

Diskusi dimoderatori, Askarmin, Dosen Unrika. Kendari hujan disertai petir menggelegal, diskusi berjalan hangat. Persoalan sampah dan pengangkutannya dikupas renyah. Mulai dari proses pengangkutan, regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Sampah, Peraturan Walikota (Perwako) Batam, kebijakan pemborosan dalam pengadaan mobil pengangkut sampah, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), volume sampah yang dihasilkan masyarakat Batam dan potensi retribusi sampah yang dianggap belum digarap secara maksimal.

Ronald mengaku keberatan dengan rencana pengelolaan sampah diambil alih oleh Pemerintah Kota Batam. Mestinya menurut Ronald, pemerintah berperan sebatas sebagai pengawas dan melakukan pembinaan. Selebihnya pengangkutan sampah bisa mengikutsertakan swasta.

“Kan lucu, kalau pemerintah mengeksekusi semua peran itu. Lantas siapa yang mengawasi? Saya masih ingat, dulu sebelum Pemko Batam hadir, Otorita Batam menyerahkan pengangkutan sampah ke swasta. Persoalan sampah jadi tidak masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum, Rumbadi Dale menyatakan, pemerintah mesti menelorkan regulasi yang tegas dan ketat atas persoalan sampah. Karena persoalan sampah menyimpan potensi ancaman bagi masyarakat.

“Misalnya saja di sampah itu ada baterai, bekas botol semproten nyamuk, plastik dan pecahan kaca. Itu semua limbah B3 loh. Kalau hujan, bahan berbahaya dari limbah ini diserap tanah kemudian air di dalam tanah itu mengalir dan dikonsumsi masyarakat. Akibatnya akan fatal,” sebutnya.

Oleh karena itu, pemerintah mesti menyikapi persoalan ini dengan serius. Tentunya dengan menerbitkan regulasi yang harus mengkaver semua persoalan tadi. Sehingga nanti tidak menjadi masalah dikemudian hari. (sk/gf)

JAUHI NARKOBA AGAR MASA DEPAN HIDUP BAHAGIA

foto-dengan-lurah-kota-baru-galang-1

Masih ingat Zainuddin.M.Z . Ia memang telah tiada, tapi nasehatnya melalui dakwah sulit dilupakan. Zainuddin MZ yang dikenal sejuta umat itu mengatakan bahwa, untuk menjatuhkan atau menguasai suatu Negara saat ini tak perlu angkat senjata, tapi cukup menghancurkan generasi mudanya dengan cara beragam. Salah satu cara yang mudah dan bisa mendatangkan uang adalah  menyebarkan narkoba ( narkotika dan obat berbahaya ) seperti ekstasi, ganja, opium, shabu-shabu ).

Mengapa harus generasi muda? . Sebab dengan cara itu hanya tinggal menunggu waktu kejatuhan sebuah Negara. Sebab generasi muda telah tidak lah=gi memiliki masa depan dan berpikirnya pun tidak lagi normal, atau dengan kata lain tidak lagi berpikir sesuai dengan manusia normal. Pengaruh  obat jenis narkona ini sangat kuat terhadap organ-organ tubuh yang vital terutama otak. Oleb sebab itu, benarlah kata  Zainuddin MZ ( Alm.) bahwa narkoba mampu membunuh masa depan bangsa dengan cara membunuh perlahan-lahan generasi mudanya.

img_7279

Mencoba berarti mencoba membunuh diri sendiri.

Narkoba  mengandung bahan yang dapat membuat pemakainya ketagihan. Berawal dari mencoba-coba karena diajak teman, kemudian menjadi ketagihan. Cara orang mencari uang dengan berdagang narkoba ini adalah diawali dengan memberikannya secara gratis. Mengapa diberikan gratis?  Karena itu merupakan perangkap, dan penjual narkoba mengukur si pemakai yang awalnya diberi secara gratis akan ketagihan. Bila awalnya penjual mencari pembeli, dan di waktu tertentu, kemudian pemakai akan mencari penjual. Lalu harga narkoba itu pun mulai dipatok dengan harga tinggi karena untuk menutupi biaya yang diberikan gratis tadi. -Penyusupan para pengedar itu bisa melalui orang yang dipercaya, baik pejabat atau petugas. Banyak petugas polisi yang akibat menjadi pengguna dan kemungkina juga pemasok narkoba.

Sasaran perdagangan narkoba jenis ekstasi adalah tempat-tempat hiburan malam. Lampu remang-remang menjadikan penikmat pil, sabu-sabu, dan sejenisnya semakin terbuai oleh hayalan dan ilusi karena dentuman music yang memekakkan telinga bagi orang normal, menambah kenikmatan bagi pengguna narkoba itu. Karena obat terlarang itu mengandung semacam obat penenang. Maka , barang jenis narkotika menjadi laku dijual karena mampu memperdaya manusia, sebab narkotika mampu memperdaya manusia karena memiliki tingkat kecanduan yang tinggi serta merusak syaraf otak apabila penggunaannya berlebihan. Artinya  pengguna narkotika akan menjadi berpikir tidak logika dan daya nalar yang hilang, dan pada fase tertentu menjadi gila. Oleh sebab itu beberapa Negara menyimpulkan merasa perlu menjalin kerjasama antar Negara agar penyebaran narkotika tidak meluas. Dan dikhawatirkan merusak generasi muda di tiap Negara, bila kerusakan itu benar terjadi, maka manusia ke depan menyerupai binatang, dan menjadi bar-bar. Tak kenal hukum, dan Negara tidak mampu lagi mengontrol warganya karena rakyat tidak lagi berpikir normal alias gila.

Adalah Leue of Nations Opium Commission dan Hague Convention  memulai system pencegahan narkotika. Konferensi Pertama mengenai obat-obatan narkotik, yang waktu itu dikenal Opium Mommision menyatukan 13 bangsa di Shanghai tahun 1909.. Di situ ditandatangani perjanjian pengawasan obat-obatan narkotik., kemudian pada tahun  1912  dalam Hague Convention menjalin kerjasama  internasional dalam pengawsanan obat-obatan narkotika dan masuk kategori masalah hukum internasional.

Setelah itu terus digalakkan pengawasan terhadap obat-obatan narkotika, Persetujuan Tahun 1925 setelah terbentuknya Permanent Central Board. Organisasi ini mengawasi soal system ekspor-impor bila terdapat narkotika dalam usaha tersebut, jadi harus diketahui apakah perdagangan internasional juga termasuk narkotika. Meski diperbolehkan, tapi terbatas sifatnya dan diawasi oleh badan ini. Tahun 1931, mulai ada pembatasan obat-0bat narkotika di dunia untuk kebutuhan medis, namun harus dengan data yang akurat sesuai kebutuhan, dan system pengawasan diperketat.  Lima tahun kemudian, tpatnya tahun 1936 persetujuan penghapusan Peredaran Gelap dari obat-obatan narkotik yang membahayakan , dan menghimbau pengedar narkotik dihukum berat.

Masih banyak perjanjian-perjanjian internasional menyangkut peredaran obat-obatan narkotika. Protokol Opium 1953 bahkan membatasi perdagangan internasonal dari opium untuk kebutuhan medis dan ilmu pengetahuan , karena sering disalahgunakan., serta  menghapus produksi yang sah secara berlebihan melaui cara tak langsung untuk membatasi stok opium yang ditanggung oleh Negara bagian masing-masing. Hanya 7 ( tujuh ) Negara yang diberi kuasa untuk ekspor opium yakni Bulgarian, Yunani, India, Iran, Turki, Uni Soviet dan Yugoslavia. Kuasa ini diberikan melalui Narcotic Control Board  ( Badan Pengontrol Narkotika ) dan harus taat pada peraturan yang ada waktu itu.

Kini soal pengawasan obat-obatan terlarang seperti narkotik  ini masuk Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengawasi. Yang disebut The United Commission on Narcotic Drugs, sebuah badan fungsional dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.  Ada 30 negara yang terlibat di badan ini, yang merupakan penghasil opium  dan coca di dunia.

dekan-beri-arahan

Bahanya Narkoba

Masyarakat umum mengenal nama narkoba ( narkotika dan obat-obatan berbahaya ) ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi diskripsi narkoba sebagai berikut :  A.1. a. Narkotika  ( Ganja, Opium atau Opiat , dan Kokain )

Ganja berasal dari tanaman Cannabis Sativa , mengandung zat narkotik dan memabukkan. Bagi pengguna akan menimbulkan euphoria bila menggunakan ganja ini seperti menyebabkan ketenangan, tidak peduli pada lingkungan, dan rasa tentram. Oleh sebab itu, pengguna obat jenis ini kebanyakan orang meras frustrasi. Cara memakainya dihisap seperti orang menghisap rokok. Dan bila terlalu sering, maka tingkah laku pengguna akan menjadi aneh seperti banyak tertawa meski tidak ada yang lucu dihadapnnya, mata tampak merah, dan merasa takut seperti dikejar-kejar. Efek lain mempengaruhi pada daya ingat, gangguan tenggorokan, system pernafasan akan terhambat dan kekebalan tubuh menurun.

Berbeda dengan Opiat . Opiat ini biasa disebut putaw sejenis nama arak Cina. Namanya sering disamarkan menjadi pete, petwe, dan hero. Bentuk obat ini berupa bubuk yang juga disebut morfin. Pada dosisi tertentu  obat ini bisa menghilangkan rasa sakit, jadi tak heran para medis sering menggunakan obat ini agar pasien yang akan dibedah, atau dijahit merasa tidak sakit. Bagi pengguna yang terbiasa mengonsumsi obat ini, kemudian berhenti maka akan timbul keringat dingin, mata beraira, ingusan, bulu kuduk berdiri, serta rasa sakit dan kegelisahan luar biasa.

Kokain yang oleh pengguna sering menggunakan hidup untuk menghisapnya, akan berdampak dan mempunyai efek dari penggunaanya adalah merasa percaya diri dan tampak ceria, wajah tampak bercahaya dan gairah dalam bicara dalam percapakan.Tapi efek negative adalah memburuknya system pernafasan dan gangguan pada otak.

Psikotropika ( Esktasi, dan  Shabu,  )

Ekstasi adalah zat sintetik amfetamin yang dibuat dalam bentuk pil. Sebenarnya makna ekstasi adalah sukacita yang berlimpah-limpah, berlembihan, meluap. Pil ini merangsang syaraf pusat otonom. Di Indonesia dikenal dengan beragam nama seperti inex, enak, cui,iin,flash, dolar, flipperhammer , dan  lain-lain. Efek lain adalah menghilangkan rasa malu, dan memacu detak jantung secara hebat dan berkhayal aneh ( berhalusinasi ), dan senang dengan ketukan berirama. Oleh sebab itu, pengguna pil ekstasi lebih senang di tempat-tempat yang ada musik seperti di karaoke atau club-club malam , sering juga dikenal istilah tripping. Shabu  hampir sama   efek negatifnya seperti ekstasi. Tapi bedanya pengguna jika bicara “ nyerocos” .Karena aktivitas tubuh dipercepat akibat obat ini . Bila dipergunakan terus menerus, maka bisa berakibat kematian. Ada lagi obat lain yang sering disalahgunakan, atau penggunaan berlebihan seperti zat penenang, zat halusinogen juga menimbulkan halusinasi dan diiringi rasa takut berlebihan. Ada beberapa obat atau bahan adiktif seperti Alkohol, Kafein, Nikotin, dan Solvent.

Menurut penggolongannya sesuai UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika maka ada dua bagian yakni yang hanya digunakan untuk keperluan Ilmu dan Teknologi yaitu : Papaver, Opium, Kokain/Crack, Ganja/Putauw dan Cannabis, sedangkan Psikotropika  sesuai UU No.5 Tahun 1997  yang tidak bisa digunakan untuk pengobatan adalah MDMA/Ekstasi,Lisergeda/ LSD, Seko-Barbidal , dan Metamfitamin/shabu.

img_7278

KASUS-KASUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KEPRI

Provinsi Kepulauan Riau yang  terdiri dari 96% perairan dan merupakan pintu gerbang masuk ke Indonesia , berbatasan dengan Malaysia, dan Singapura merupakan daerah rawan penyelundupan baik penyelundupan  barang biasa, maupun barang luar biasa. Barang luar biasa itu adalah narkoba ( narkotik , dan obat-obatan berbahaya ) seperti disebut diatas.

Penyelundup  menggunakan pulau-pulau kecil di sekitar Batam untuk melakukan aksi mereka karena pengawas pulau-pulau tersebut masih sangat terbatas, apalagi masih banyak terdapat pulau tak berpenghuni. Dari  398  pulau yang masuk wilayah Pemerintahan Kota Batam.

  1. Luas Provinsi Kepri (Bakosurtanal 2006)
    • Luas Wilayah                :  810,7 Km2
    • Darat                               :  595,41 Km2       ( 4,2% )
    • Laut                                 :  215,3 Km2    ( 95,8% )
  1. Jumlah pulau :  2.408  pulau
  • Berpenghuni                           :   366 buah (15 %)
  • Belum berpenghuni              :   042  buah (85%)
  • Pulau terluar                          :   19 buah
  • Garis pantai                            :   367.6 km..3

Dari uraian diatas, maka masih banyak pulau di Kepri yang belum berpenghuni .  pulau belum  berpenghuni tersebut bisa digunakan oleh para penyelundup sebagai tempat persinggahan sementara termasuk dalam penyelundupan narkoba.

By : Rumbadi Dalle

REKTOR UNRIKA MELAKUKAN KEGIATAN MONEV PELAKSANAAN KKN PKM UNRIKA 2016 DI 3 PULAU LOKASI KKN

Selasa, 15 November Rombongan Pimpinan UNRIKA yang dipimpin Oleh Rektor, Prof. Dr. Nasruddin Harahap,SU mengadakan kunjungan sekaligus melakukan kegiatan monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan KKN PKM UNRIKA tahun 2016. Adapun lokasi Kegiatan KKN yang akan dikunjungi adalah lokasi KKN yang diikuti oleh mahasiswa KKN yang full time yaitu yang berada di Pulau Jaloh (Kec. Bulang) dan Pulau Kasu dan Pulau Sekanak Raya (Kec. Belakang Padang).

2

Mendampingi Rektor, turut Hadir WR I Unrika, Ade P. Nasution, WR-II, Rahman Hasibuan, Ketua LPPM, Ramses dan diikuti oleh Rumbadi, Wakil Dekan FH Unrika, Suryo Hartanto, Wakil Dekan FT Unrika dan ketua Prodi dan Dosen tetap lainnya.

Perjalanan di mulai dari Pelabuhan Tanjung Riau dengan menaiki kapal motor IKA MINA milik Koperasi Usaha Bersama (KUB) batam, menuju Lokasi pertama, yaitu Pulau Jaloh. Di pelabuhan – yang yang kerap disebut pelantar-rombongan singgah di sebuah kedai kopi untuk sekadar minum-minum atau makan makanan kecil di situ, sambil melihat pinggiran Kota Batam. Tampak perusahaan shipyard (galangan kapal) menguasai pinggir-pinggir laut dengan bangunan kokoh. Tentu, sebagai galangan kapal, ada beberapa kapal tengah lego jangkar. ” Kapal itu akan diperbaiki,” kata salah seorang teman kepada kami.

Pukul 09.wib kapal kayu yang mengangkut rombongan merapat, dan rombongan bergeas naik kapal itu. dan perlahan meninggalkan pelabuhan kecil tersebut. Waktu tempuh 2 jam untuk sampai ke Pulau Jalo.Di pulau ini ada 29 mahasiwa KKN. Disambut oleh ibu-ibu penabuh kompang, menjadikan rombongan tersanjung dan ada teman berbisik bahwa ini bukti mahasiswa KKN mampu berbaur dengan masyarakat setempat. Di Pulau Jaloh rombongan diterima oleh pemuka masyarakat pulau Jaloh beserta perangkat RW dan RT dan Juga mahasiswa unrika yang sedang KKN dan dimeriahkan dengan suguhan seni tradisional Kompang. setelah makan siang bersama warga dan mahasiswa, Rektor melakukan rapat dengan pemuka warga dan rombongan untuk meminta masukan atas pelaksanaan KKN PKM di pulau Jaloh

” Kami pun senang ade mahasiswa ni, ada program lomba-lomba di kampung ni, mereka yang atur-atur,”kata Muuclis,Ketua RW di sana.Selain itu masyarakat dianjurkan tidak membuang sampah ke laut, karena laut merupakan tempat hidupnya beragam spesies untuk kehidupan manusia.

3

Menurut Muchlis, pulau yang berbatasan dengan Kabupaten Karimun ini 100 persen penduduknya nelayan jadi-kata dia-program lingkungan dibawa para mahasiswa dengan motto : ” Laut bukan Tong sampah” sangat tepat. Penghasilan nelayan rata-rata Rp.1,5 juta per KK. Meskipun hasil tangkapan nelayan dijual dengan harga mahal, tapi ketika angin Utara tiba, nelayan tidak melaut. Angin kencang, ombak tinggi menjadikan para nelayan tidak melaut dan memperbaiki alat tangkap seperti bubu, jala, dan  kapal.Kerapu merah dibeli agen senilai Rp.200.000 per kilogram, sedangkan ikan Ungor senilai Rp. 110.000/kg, Udang Rp.70.000/kg, dan Udang Apollo Rp.110.000/kg, sedangkan Gonggong senilai Rp.15.000/kg. Penurunan pendapatan di musim angin Utara mencapai 5 persen, oleh sebab itu pendapatan rata-rata hanya Rp.1,5 juta.

Rektor Universitas Riau Kepulauan Batam, Prof.Dr.Nasaruddin Harahap, S.U. mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama masyarakat setempat yang mendukung depenuhnya kegiatan mahasiswa. Nasruddin berharap KKN dari Universitas Riau Kepulauan Batam tidak hanya kali ini, tapi akan berkesinambungan selain itu, menasehati para mahasiswa tidak berprilaku yang dianggap bertentangan dengan masyarakat yang dikenal kuat dengan agama Islam. Mahasiswa yang KKN Pulau Jalo sebanyak 29 orang, delapan orang adalah laki-laki. ” Kami sangat senang di sini, karena anak-anak usia SD penurut,” kata salah seorang mahasiswa.

4

Usai menemui mahasiswa di Pulau Jalo, perjalanan dilanjutkan ke Pulau Kasu yang waktu tempuh 1 jam. Di sini para mahasiswa kegiatannya menanam pohon dan mengecat pelantar. Pulau Kasu masuk Kecamatan Belakang Padang secara di tingkat Kelurahan didiami 1.257 KK. Di sini agak ramai dibanding Pulau Jalo sebab berdekatan dengan Belakang Padang. Sebanyak 29 mahasiswa KKN di sini.Waktu tempuh ke Batam hanya 30 menit menggunakan speed boat. Mahasiswa ditempatkan di sebuah rumah penduduk di RT-3/RW.01 Desa  Kasu. Ada kegiatan lomba azan yang digelar oleh mahasiswa untuk anak tingkat sekolah dasar. Panitia acara umumnya mahasiswa, dan melibatkan sejumlah pengurus masjid. Matahari mulai mendekati terbenam rombongan melanjutkan perjalanan ke Pulau Sekanak Raya,Kec.  Belakang Padang.

Perjalan satu jam dan lima belas menit. Kami naik ojek menuju tempat para mahasiswa mondok. Terlihat mahasiswa membersihkan halaman tempat mondok mereka, yang merupakan bangunan yang dibangun pemerintah Kota Batam. bangunan ini sejatinya untuk para siswa tingkat SLTA yang berasal dari pulau-pulau sekitar, sehingga tidak perlu melanjutkan pendidikan tingkat SLTA di Batam.Di sini Rektor mengingatkan, agar para mahasiswa yang tiga hari lagi berakhir masa KKN, harus tetap menjadi nama baik almamater Universitas Riau Kepulauan. ” Jika datang tampak muka, dan pulang harus tampak punggung,” kata Rektor. Artinya jangan pergi-pergi begitu saja, harus ada acara perpisahan meski sederhana.M ahasiwa yang melakukan kegiatan KKN full time ini selama sebulan (19 Oktober sampai 19 Nopember 2016).

5

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ( LPPM ) Unrika, Ramses, S.Pi.,M.Si, mengatakan, jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN-PPM tahun ini sebanyak 572 mahasiswa dari 14 program studi dan dibagi 23 kelompok, dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL ) masing-masing.” Tahun ini sengaja KKN di Pulau-Pulau,”katanya. Dengan moto : KKN di Pulau-Pulau Sepenuh Hati” ini diharapkan para mahasiswa lebih mengenal wilayah Batam yang luas, pembatasnya antara pulau satu dan lainnya adalah air (laut).” Jadi jangan cuma kenal daratan Batam,” kata Ramses.

Narasi dan Foto oleh : Rumbadi (FH UNRIKA Batam)

Pengumuman Pengambilan Ijazah

img20161116145654

PENGUMUMAN

Diberitahukan kepada seluruh Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 11 Oktober 2016, bahwasanya Ijazah sudah bisa di ambil di BAAK Fisipol. Syarat pengambilan Ijazah sbb :

    1.  Bebas seluruh biaya administrasi.
    2.  Menyerahkan bukti print pengisian Tracer Study Alumni
    3. Telah menyerahkan Skripsi/CD
    4. Telah menyerahkan buku ke perpustakaan
    5. Telah menyerahkan surat bebas pustaka

Batam, 16 Nopember 2016

Wakil Dekan

Yustinus Farid Setyonudi, MPA

FISIPOL IKUTI SEMINAR HASIL PENELITIAN DOSEN UNRIKA BATAM HIBAH DIKTI

img_20161110_144606

UNRIKA, 10 November 2016. Dalam rangka SEMINAR HASIL PENELITIAN HIBAH DIKTI ( Pekerti dan Penelitian Dosen Pemula). Yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan. Ade P. Nasution, SE, M.Si selaku Wakil Rektor 1 Unrika, resmi membuka acara, FISIPOL bersama fakultas lainnya turut menghadiri acara ini. Dengan judul “PERSEPSI PENGURUS JOGOBOYO DAN PERPAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KOTA BATAM TAHUN 2009-2014” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  dan menganalisis bagaimana persepsi dua Lembaga Swadaya Masyarakat terbesar di Kota Batam yakni Jogoboyo dan Perpat Ujar Linayati Lestari. Yustinus Farid, SIP, MPA.

img20161110150552

Gambar. Yustinus Farid, SIP, MPA.sedang persentasi hasil penelitian.

Tujuan khusus penelitian adalah mengetahui lebih spesifik persepsi dari tiap-tiap kepengurusan pada struktuktur LSM, hal ini dikarenakan selain pengurus yang secara administrasi mengurus LSM, secara politik juga lebih aktif dalam menaggapi isu-isu kekinian yang salah satunya adalah mengenai legislatif yang mewakili aspirasi masyarakat khususnya kota Batam. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat memberi masukan bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Selain Itu, penelitian ini juga diharapkan bertujuan dapat menambah pemahaman tentang pelaksanaan fungsi perwakilan dimasa otonomi daerah sebagai sarana meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitan yang mengambil lokasi di Kota Batam ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis.Berdasarkan pendapat diatas, penelitian ini diajukan untuk mempelajari kasus atau fenomena yang terjadi pada lembaga DPRD sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah merupakan fungsi legislatif yang mewakili kepentingan atau aspirasi masyarakat, Luaran dalam penelitian ini antara lain : karya tulis yang dipublikasi pada Jurnal Politik dan Kebjakan Publik FISIPOL Universitas Riau Kepulauan, Jernal Dimensi UNRIKA, Buku ajar Legislasi Indonesia, Serta bentuk Evaluasi kerja yang dapat dimanfaatkan oleh DPRD Kota Batam.

SEMINAR HASIL PENELITIAN DOSEN UNRIKA BATAM HIBAH DIKTI

img_20161110_144606

Pada Kamis, 10 November 2016 yang bertempat diaula mini Universitas Riau Kepulauan Batam, diselenggarakan seminar hasil penelitian dosen yang bersumber dari Hibah DIKTI anggaran tahun 2015.  Pada kesempatan ini yang diseminarkan adalah hasil penelitian dosen pemula sebanyak 7 Judul dan penelitian PEKERTI sebanyak 1 Judul. acara ini dihadiri oleh para peneliti, dosen tetap UNRIKA dan tamu undangan lainnya.

Menurut Ramses Firdaus,S.Pi,M.Si  selaku Ketua LPPM UNRIKA Batam, acara seminar ini merupakan rangkaian kegiatan bagi para peneliti Hibah DIKTI untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dan juga mempublikasikan hasil penelitian nya baik dalam bentuk jurnal maupun poster. Menurutnya bahwa persentasi kenaikan penelitian hibah DIKTI dari tahun ke tahun terus meningkat, dan diproyeksikan pada tahun 2017 akan ada 17 Judul penelitian Hibah DIKTI yang akan di garap oleh Dosen UNRIKA Batam

Sementara itu itu, Wakil Rektor I UNRIKA Batam, Ade P. Nasution,SE,M.Si  menyampaikan dalam sambutannya bahwa UNRIKA berkomitmen untuk meningkatkan mutu penelitian dosen dan mutu penulisan karya ilmiah lainya. Ade berharap agar tahun depan dosen UNRIKA Batam dapat melaksanakan skim hibah penelitian yang lebih tinggi levelnya seperti penelian terapan, penelitian unggulan dan Penelitian strategis nasional.

Adapun Hasil penelitian Hibah DIKTI yang diseminarkan adalah sebagai berikut :

IKAN KEPE-KEPE CHELMON ROSTRACTUS SEBAGAI INDIKATOR CEMARAN TIMBAL, TEMBAGA DAN KADMIUM DI PERAIRAN PULAU BATAM

Ismarti Ismarti, Ramses Firdaus, Fitrah Amelia

 

HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY DAN MOTIVASI INTRINSIK DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM

Junierissa Marpaung, Eka Wilany

PENGARUH NPL, LDR, GCG , NIM , ROA , ROE , CAR ,BOPO   TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DARI TAHUN 2010 – 2014.

Dahrul Aman Harahap, Ade Isyana Hairunnisah

 

PENGARUH METODE JIGSAW DAN KECEMASAN BERBICARA TERHADAP KEMAMPUAN SPEAKING DI PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Desi Surlitasari Dewi, Aulia Putri

 

FENOMENA PASAR KAGET DI KOTA BATAM TAHUN 1980-2015  Sebuah Tinjauan Historis)

Tri Tarwiyani , Arnesih , Novita Mandasari Hutagaol

 

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI DAERAH HINTERLAND

Meri Enita Puspita Sari, Yustinus Farid, Diah Ayu Pratiwi

PERSEPSI PENGURUS JOGOBOYO DAN PERPAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KOTA BATAM TAHUN 2009-2014

Linayati Lestari

ANALISA BEBAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PERSAMAAN PREDIKSI

KONSUMSI OKSIGEN PADA MAHASISWA PEKERJA INDUSTRI

(Studi Kasus Mahasiswa Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan)

Benedikta Anna Haulian Siboro, Vera Methalina Afma

PENGAMBILAN KTM

PENGUMUMAN :Untuk mahasiswa FISIPOL Angkatan 2016, KTM sudah dapat diambil diKantor BAAK. Berikut daftar nama mahasiswa :

DAFTAR MAHASISWA PRODI S1 ILMU PEMERINTAHAN, ANGKATAN 2016
NONPMNAMAPRODISTATUSJENIS KELAMIN
116160001MUHAMMAD RIDHO PASARIBUS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
216160002ARWANDIS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
316160003DIAN KHAIRUL ANWARS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
416160004ANDI PRATONOS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
516160005IBRAHIM BIN BAHARUDINS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
616160006FAJRI. SS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
716160007ARDYANTI AHMADS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruP
816160008KAHARUDINS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
916160009DIDI ARDIANSYAHS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
1016160011WIYONOS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
1116160012MAY YUNIARTI SIMAMORAS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruP
1216160013SEPRIANIS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruP
1316160014DEFNI LUSITAS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruP
1416160015ANDI WIDYA UTAMAS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
1516160016PUTRA ALIM ISWAN JAYA TAFONAOS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
1616160017IWA DEAR VASHENDAS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
1716160018SUSI SUDARSIHS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruP
1816160019MOH. ERFINS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
1916160020UMARS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
2016160022MAI ZURAS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruP
2116160023VIOLETA ASTRID WIJAYANTIS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruP
2216160024DEVI SRI MELATI SIANTURIS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruP
2316160025FARDINS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPeserta didik baruL
2416161010SEPFIFIT LINDARNING MAHARANIS1 Ilmu PemerintahanAKTIFPindahanP

GODBYE SEA GAMES, JANGAN MENJADI GODBYE INDONESIA

06

Oleh :

Yustinus Farid Setyobudi, S.IP, MPA

  UNRIKA-Perhelatan event olahraga 2 tahunan negara-negara ASEAN yang ke-26 di Jakarta-Palembang, Indonesia, sudah resmi di tutup kemarin malam (Selasa, 22 November 2011) di Palembang. Sebuah prestasi yang menggembirakan bagi bangsa Indonesia, dimana ”Garuda-garuda Muda” mampu memperoleh emas sebanyak 182 buah. Pencapaian yang diluar target, dimana Indonesia hanya menargetkan 150 emas dalam Sea Games 2011 ini. Indonesia keluar sebagai juara umum di perhelatan negara-negara ASEAN tersebut, disusul Thailand dan Vietnam di urutan ke-2 dan ke-3.

            Seluruh rakyat Indonesia pasti bangga dengan perolehan medali yang telah diperebutkan 11 negara tersebut. Namun, kita jangan lupa bahwa selain sebagai tuan rumah pesta olahraga negara-negara ASEAN, Indonesia juga tuan KTT ke-19 ASEAN yang berlangsung di Bali pada tanggal 17-19 November 2011. Dalam KTT tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan oleh negara-negara Asia Tenggara, kesepakatan tersebut dinamakan Bali Concord III yang ditanda tangani oleh 10 kepala negara, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia), PM Hun Sen (Kamboja), Sultan Hasanal Bolkiah (Brunei Darussalam), PM Thongsing Thamavong (Laos), Presiden Thein Sein (Myanmar), PM Dato Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak (Malaysia), Presiden Benigno Aquino III (Filipina), PM Lee Hsien Loong (Singapura), PM Yingluck Shinawatra (Thailand), dan PM Nguyen Tan Dun (Vietnam).

            Bali Concord III ini berisikan 3 pilar utama ASEAN, yaitu pilar politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Pilar politik keamanan terkait dengan penyelesaian konflik, pemberantasan kejahatan transnasional, pelucutan nuklir dan pemberantasan korupsi. Pilar ekonomi terkait dengan partisipasi ASEAN dalam perekonomian global, penguatan kapasitas ekonomi ASEAN, adopsi standar produksi dan distribusi komoditas ekonomi, perbaikan akses dan penerapan teknologi, peningkatan ivestasi agrikultur, dan diverifikasi energi. Sedangkan pilar sosial budaya terkait dengan penanggulangan dan penanganan bencana alam, masalah perubahan iklim, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.

            Selain mendeklarasikan Bali Concord III tersebut, dalam KTT ASEAN ke-19 tersebut juga melakukan perjanjian antara ASEAN-China yang merupakan hasil dari forum sepuluh kepala negara ASEAN dengan tiga kepala negara/pemerintahan dari Jepang, Korsel. Kesepakatan ASEAN-China yaitu antara negara-negara ASEAN dan China sepakat diberlakukannya FTZ (free trade zone) atau zona perdagangan bebas. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita sebagai warga negara Indonesia. Kesepakatan tentang FTZ ini kalau dilihat dari perekonomian makro bagus, tapi kalau dalam perekenomian mikro akan sangat berdampak buruk terhadap masyarakat.

            Dengan diberlakukan FTZ ini akan berpengaruh pada sektor home industri atau perindustrian rumahan. Barang-barang dari China akan semakin bebas beredar di kalangan masyarakat, baik di toko-toko, pasar-pasar, maupun mall-mall. Padahal saat ini telah kita ketahui bersama, bahwa barang-barang buatan China memang lebih murah/terjangkau harganya, namun kualitasnya masih jauh berbeda dengan produk dari Jepang maupun dari negara-negara Eropa ataupun produk dalam negeri sekalipun. Kita ambil contoh untuk produk sepeda saja, sepeda buatan China dengan berbagai merk tersebut, harganya lebih murah daripada sepeda buatan Indonesia (merk United). Padahal kalau dilihat kualitasnya jauh lebih baik dibanding produk China, namun masyarakat umum lebih memilih sepeda dengan merk-merk China karena jauh lebih ekonomis dan modelnya tidak jauh beda. Itu baru contoh kecil, belum lagi barang-barang lain seperti sepeda motor, mainan anak-anak, jam tangan, elektronik, dan lainnya. Namun dengan adanya ASEAN-China mengenai FTZ maka akan membuka lahan/lapangan kerja baru, karena perusahaan China akan dengan bebas inventasi di ASEAN, begitu juga di Indonesia yang bisa menekan angka pengangguran.

            Untuk itu Indonesia harus lebih siap dalam menghadapi tuntutan global tersebut, pemerintah juga harus terlibat aktif dalam mempersiapkan masyarakat terutama para pelaku usaha yang harus berusaha keras bersaing dengan serbuan barang-barang China di pasaran. Kalau ini tidak dipersiapkan mulai dari sekarang, maka masyarakat Indonesia, khususnya pelaku usaha (home industri) akan terpuruk di negeri sendiri. Semua itu memang tidak bisa kita hindari, karena itu merupakan tuntutan global/internasional.

Era Globalisasi Yang Menakutkan

Sejak berakhirnya perang dingin, dunia dilanda oleh suatu arus perubahan yang bersifat global (mendunia). Pada mulanya wujud perubahan global terlihat dalam perkembangan sistem informasi dan transportasi, yang mempersingkat jarak didalam hubungan antara negara atau wilayah, baik dalam arti ruang maupun waktu. Tentu saja kemajuan-kemajuan Iptek telah tercapai berkat adanya kemampuan ekonomi untuk mendukungnya adanya keterkaitan antara kedua faktor ini menimbulkan peruhahan-perubahan yang luar biasa didalam masyarakat.

Perkembangan yang demikian pesat ini, dan perubahan-peruhahan yang ditimbulkannya, bersifat global atau mendunia. Hal ini karena perkembangan dalam bidang informasi dan transportasi mempunyai dampak terhadap masyarakat internasional dalam dua hal : Pertama, kepesatan perkembangan informasi dan transportasi telah berhasil menerobos batas-batas wilayah negara. Artinya, batas-batas wilayah negara yang semula merupakan pedoman penting didalam perkembangan masyarakat kini menjadi kurang atau bahkan tidak relevan lagi. Dan kecenderungan ini menimbulkan peruhahan-perubahan didalam sikap serta perilaku sesuatu masyarakat atau bangsa terhadap perkembangan di luar dirinya. Setidak-tidaknya perubahan yang demikian terjadi karena masyarakat tersebut tidak mampu membendung arus pengaruh yang dibawa oleh struktur-struktur transportasi dan informasi yang berada di luarnya. Kedua, dalam banyak hal penerobosan-penerobosan yang terjadi itu telah menyebabkan gagalnya masyarakat menegakkan kedaulatan negaranya. (Nazaruddin Sjamsuddin dalam Indonesia Dan Perubahan Global)

Pada masa sebelum berlangsungnya “revolusi” dalam bidang informasi dan transportasi ini orang percaya bahwa kedaulatan negara merupakan suatu bentuk kekuasaan yang tertinggi dalam suatu ruang atau wilayah yang dikenal sebagai negara. Dan fakta bahwa sesuatu wilayah itu berdaulat diakui oleh negara-negara lain, sekalipun antara mereka tidak memiliki hubungan diplomatik atau sedang bermusuhan satu sama lain. Namun dengan adanya perubahan yang begitu cepat dalam bidang informasi dan transportasi itu kedaulatan negara menjadi kurang atau bahkan tidak relevan lagi, sekurang-kurangnya dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini tidak lain karena negara menjadi kurang berdaya untuk menepis penerobosan informasi dan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat di luar perbatasannya.

Globalisasi pun telah merambah masuk dalam kehidupan bangsa Indonesia di segala sektor, yang akan berdampak terhadap budaya berpikir masyarakat Indonesia. Sekarang masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada budaya-budaya barat yang notabane berbeda dengan budaya Indonesia yang masih memiliki sopan santun, ramah, beradab yang menunjukkan sebagai Negara orang timur.

Era globalisasi memang tidak bisa di justifikasikan selalu membawa dampak yang negatif bagi kita, namun eksistensi dari globalisasi tersebut lebih dominan kearah negatif, banyak contoh kasus yang dapat kita temukan, yaitu : maraknya seks bebas dikalangan remaja , yang saat ini dianggap bukan hal yang tabu lagi, perkembangan pornografi yang dengan kemajuan teknologi yang canggih banyak dikonsumsi oleh anak dibawah umur dengan bebas dan mudah mendapatkannya, tingkat peggunaan obat-obat terlarang yang sangat memprihatinkan dan bahkan negara Indonesia dijadikan objek pasar dari penjualan obat terlarang internasional.

Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Indonesia

Globalisasi memang tidak bisa dihindari, memang perdebatan mengenai pengaruh baik buruknya globalisasi sebenarnya menjadi perdebatan yang klasik. Namun sekarang bagaimana globalisasi mampu mempengaruhi identitas bangsa Indonesia ditengah ancaman pengaruh asing dan masuk dalam arena global.

Globalisasi mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh globalisasi yang positif itu dapat dilihat pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Dimana pada aspek politik, tata pemerintahan kita akan tercipta pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dinamis. Dalam aspek ekonomi, dengan bebasnya perusahaan luar (Barat/China) berinvestasi di Indonesia menyebabkan terbukanya lapangan kerja yang harapannya mampu mengurangi angka penganguran. Di bidang sosial budaya akan menjadikan masyarakat kita lebih disiplin, etos kerja yang tinggi, seprti yang telah menjadi budaya barat. Sedangkan dalam aspek pendidikan inilah yang merasakan dampak positif yang banyak, karena pengetahuan dan ilmu yang diperoleh tidak dari lingkungan sekolah, kampus, atau yang lainnya, tapi melalui kemajuan iptek seperti internet dan siaran discovery televisi akan menambah ilmu dan pengetahuan kita.

Selain dampak positif, globalisasi juga mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dampak negatif tersebut, antara lain : globalisasi yang berlandaskan asas liberal akan membuat sedikit pergeseran ideologi dari Pancasila menuju Liberalisme, rasa bangga terhadap produk-produk dalam negeri akan berkurang karena masyarakat lebih senang membeli produk asing yang lebih berkualitas dan lebih higienis seperti Coca-cola, Mc Donalds, Pizza Huts, dan sebagainya. Timbulnya sikap individualisme dari masyarakat sehingga prinsip gotong-royong luntur, dan terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin dengan dilihat materi yang dimiliki seperti handphone, laptop, mobil dan lain sebagainya.

Globalisasi memang menjadi ”hantu” yang menakutkan bagi perusahaan-perusahaan dalam negeri, karena dengan globalisasi telah dibuka kran-kran pasar bebas sehingga perusahaan-perusahaan luar bisa berinvestasi di negara kita. Globalisasi dan pengaruh asing sudah menjadi kekuatan alamiah yang mempengaruhi semua masyarakat di muka bumi, sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Pilihan yang tersedia hanyalah menghadapinya dengan cermat. Pengaruh asing dapat diibaratkan sebagai kuman yang menakutkan, namun selama bangsa kita memiliki sistem kekebalan tubuh yang cukup kuat, kuman tersebut tidak akan menjadi kekuatan yang mengancam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai Godbye SEA GAMES juga berakibat pada Godbye Indonesia.

 * (Batam, 23 November 2011)

PEMEKARAN JANGAN MENJADI TREND

06

Oleh :

Yustinus Farid Setyobudi, S.IP, MPA (Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan-Unrika)

          UNRIKA-Sejak orde reformasi, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu menjadikan daerah lebih maju dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sehingga dapat mengurangi sentralistik yang ada di pemerintah pusat. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semakin menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin menjadikan daerah sebagai ujung tombak sistem pemerintahan.

            Selain pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah yang diatur dalam UU 32/2004, UU tersebut juga membuka kran kepada daerah tentang pemekaran daerah, baik pada tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat kecamatan. Dengan harapan pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan efektif, karena administrasi pemerintah lebih terjangkau jaraknya oleh pemerintah dan tidak memakan waktu yang lama.

            Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia sejak orde reformasi telah terbentuk 205 daerah otonom baru, yaitu 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Ada 524 daerah otonom saat ini terdiri atas 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Persyaratan pembentukan daerah telah diatur dalam PP N0.129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah selanjutnya diganti dengan PP 78 Tahun 2007 tentang hal yang sama. Persyaratan yang diatur dalam kedua PP ini sebetulnya cukup ketat, tetapi dalam satu dasawarsa terakhir usulan pemekaran cenderung tidak terkendali.

BATAM DITENGAH PEMEKARAN WILAYAH                    

            Dengan adanya rencana pemekaran wilayah di Batam, yaitu dengan pemekaran Kecamatan yang dulu hanya 12 akan menjadi 21 Kecamatan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, khususnya di kalangan akademisi. Secara menyeluruh ini merupakan kemajuan bagi Batam sebagai daerah yang baru berkembang, namun disisi lain akan menjadikan tanda tanya besar bagi Pemerintah Kota Batam. Tanda tanya itu adalah sanggup tidak dalam pemekaran ini baik secara finansial maupun administrasi ditanggung oleh Pemerintah Kota Batam dengan APBDnya. Jangan sampai dengan pemekaran yang rencana awalnya adalah untuk lebih mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat, bisa berubah menjadi beban bagi Pemerintah Kota Batam dibelakang besok.

            Melihat kondisi Batam saat ini memang membutuhkan pelayanan yang cepat kepada masyarakat, belum lagi predikat yang disandang bahwa Batam salah satu daerah dengan pembangun peradaban manusia. Artinya Batam memiliki daya tarik bagi masyarakat dari luar Batam untuk mengadu nasib di “Pulau Kalajengking” ini. Jika penduduk Batam semakin bertambah maka secara tidak langsung pelayanan yang akan dituntut masyarakat akan bertambah dalam kuantitasnya. Misalnya di kecamatan yang biasanya hanya melayani 100 orang dalam pengurusan dokumen/perizinan dalam berbagai bentuk, maka bisa jadi akan bertambah 2 kali lipat jumlah orang dalam per harinya jika penduduk di Batam semakin bertambah.

            Namun semua itu seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Batam, khususnya Walikota, bahwa yang dibutuhkan Batam saat ini bukan pemekaran wilayah. Sampai detik ini, dengan 12 Kecamatan saja secara keseluruhan ternyata birokrasi pemerintah masih bisa memberikan pelayanan masyarakat dengan baik. Seharusnya yang menjadi perhatian Pemerintah Kota adalah pelayanan yang diberikan dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh masih banyak siswa yang tinggal di pulau-pulau yang berada diluar daratan Batam yang harus berangkat ke sekolah harus dengan melepas sepatunya, kemudian setelah menyebrang dari pulau tempat dia tinggal dan sampai di daratan, baru mereka memakai sepatunya karena takut basah atau kotor, serta tak jarang dari mereka menggunakan sepatunya di depan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota masih belum fokus terhadap apa yang menjadi prioritas dalam pemngembangan Batam kedepannya. Untuk akses menuju sekolah saja, para pelajar harus berjuang ekstra agar bisa sampai disekolah. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah sarana angkutan umum untuk para pelajar, di wilayah Barelang dan Punggur misalnya, masih banyak siswa yang harus berjalan kaki untuk menuju ke sekolah, tidak jarang mereka mencari tumpangan mobil pribadi untuk bisa sampai disekolah karena minimnya angkutan umum. Hal itu tidak akan terjadi apabila di daerah Barelang dan Punggur diberi fasilitas angkutan yang khusus untuk pelajar dan tanpa memungut biaya (gratis).

             Saat ini seharusnya Pemerintah Kota Batam sudah mulai memetakan mana yang menjadi prioritas dalam pembangunan untuk Batam kedepannya. Batam mau menjadi Kota Pariwisata, atau Batam mau menjadi Kota Pendidikan, maupun Batam mau menjadi Kota Industri, dan atau Batam mau menjadi Kota Budaya Melayu, sehingga Batam akan memiliki kekhasan atau nilai lebih seperti daerah-daerah lain di Indonesia, misalnya Malang Kota Apel, Jogja Kota Gudeg, Pekalongan Kota Batik, dan sebagainya.

*Batam,Senin, 19 Desember 2011

RUMUS JITU MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA

Oleh :

Meri Enita Puspita Sari, S.IP, MPA

Korupsi merupakan masalah klasik, namun selalu juga menarik untuk di diskusikan. Di Negara maju maupun Negara berkembang, selalu diwarnai tentang masalah korupsi. Saat ini korupsi bukan lagi menjadi persoalan individual Negara, melainkan sudah menjadi masalah global. Hal ini terbukti dengan berbagi perjanjian antar Negara dalam memerangi korupsi, dalam KTT ke-19 ASEAN tanggal 17-19 November 2011 di Nusa Dua, Bali misalnya, telah disepakati antar Negara ASEAN dalam memerangi Korupsi. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia merupakan salah satu pioner dalam memerangi korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia tidak berdiam diri, berbagai program pemberantasan korupsi sudah dijalankan sejak bergulirnya orde reformasi. Sejak tahun 1998, Hamilton Hart dalam Ely Susanto (2009), telah mencatat bahwa pemerintah yang berkuasa sudah mengeluarkan beberapa program di bidang politik, social, dan hukum. Reformasi bidang politik ditandai dengan semakin meningkatkan independensi dan power DPR terhadap pemerintah yang berimplikasi pada peningkatan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebebasan pers ditandai dengan penguatan peran media massa dalam memberitakan kasus korupsi yang bisa berimplikasi pada terciptanya hukuman social bagi pelaku korupsi dan munculnya organisasi-organisasi non pemerintah yang memfokuskan pada masalah korupsi seperti ICW (Indonesian Corruption Watch), Pukat (Pusat Kajian Anti Korupsi) UGM. Namun, program-program pemerintah dalam pemberantasan korupsi belum berjalan sesuai dengan mestinya, realita di lapangan menunjukkan perilaku-perilaku korupsi masih muncul bahkan cenderung kentara, tidak hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah.

KASUS KORUPSI IDENTIK DENGAN PEMERINTAH/BIROKRASI

Praktik korupsi di Indonesia selalu identik dengan pemerintah/birokrasi, hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di lingkungan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, (Kompas, 18/1/2011) dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, ia menuturkan, ada 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, dimana 17 diantaranya adalah gubernur. Menurut beliau hampir setiap pekan, seorang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Kementerian Dalam Negeri mencatat, saat ini terdapat 17 dari 33 pimpinan daerah tingkat I atau gubernur berstatus tersangka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah masih terus bergulir.

Kasus terakhir yang baru saja diselesaikan adalah rencana penonaktifan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin. Agusrin diduga terlibat korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp23 miliar. Dapat dicatat selama Januari-Juli 2010, potensi kerugian negara akibat korupsi sektor keuangan daerah mencapai Rp 596,232 miliar (38 kasus). Ini memperlihatkan bahwa tren Semester II-2010 adalah meningkat. Data ini ini juga didukung dengan temuan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang telah merampungkan kajian di sembilan dari 33 provinsi dan menemukan tak kurang dari 90 kasus korupsi baru selama Juli-Desember 2010. Sembilan daerah yang selesai dikaji adalah Papua, Gorontalo, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau.

Ini menunjukkan bahwa terjadinya korupsi bukan lagi Jakarta Sentris, namun dari kasus-kasus yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa lebih banyak terjadi didaerah yang melibatkan pimpinan daerahnya.

RUMUS JITU PEMBERANTASAN KORUPSI

Menurut Klitgaard, (materi Seminar Akademis Pemberantasan Korupsi di Prodi Ilmu Pemerintahan-Unrika, 13 Desember 2011), untuk mengartikan korupsi yaitu dengan rumus :

C = M + D – A

C adalah Corruption / Korupsi

M adalah Monopoly / Monopoli

D adalah Discretion / Diskresi / keleluasaan

A adalah Accountability / Akuntabilitas

Rumus tersebut selain untuk menjelaskan arti korupsi, namun juga bisa menekan / meminimalisir praktik korupsi. Maksudnya dengan adanya monopoli pasti akan memudahkan orang melakukan korupsi, karena orang-orang yang disekitarnya adalah orang-orang yang dikenalnya. Belum lagi ditambah dengan adanya discreation / keleluasaan, misalnya jika orang-orang yang dikenalnya itu menduduki structural (pimpinan,wakil, sekretaris, atau bendahara) maka akan mendapat keleluasaan karena tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang duduk di jabatan struktrural adalah orang yang dikenal sebagai akibat monopoli. Dua aspek tersebut saja bisa menyababkan terjadinya praktik korupsi, apalagi minus akuntabilitas/pertanggung-jawaban. Jika kita mampu mengurangi aspek-aspek yang menyebabkan korupsi (monopoli, diskresi, akuntabilitas) tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan action/tindakan dalam menekan laju korupsi. Apalagi saat ini dalam birokrasi di Indonesia tidak jelas pemisah antara bidang politik dan bidang administrasi. Misalnya, kepala daerah terpilih (pemenang pilkada) sudah menjabat sebagai Gubernur atau Bupati/Walikota, maka orang-orang yang menduduki jabatan kepala SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) adalah orang-orang yang dulu sebagai pendukung dia pada saat kampanye, namun orang-orang yang dianggap sebagai lawan politiknya pasti akan dimutasi atau bahkan di non-job kan karena dianggap sebagai lawan atau tidak mendukung. Ini sungguh memprihatinkan, karena dalam penentuan kepala SKPD seharusnya dilakukan dengan cara merit system (seleksi berdasarkan prestasi dan keahlian dalam bidangnya) bukan karena lawan atau kawan.

Untuk menekan atau memberantas praktik korupsi maka harus menekan terjadinya monopoli yang secara tidak langsung bisa menekan keleluasaan aparatur pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya tersebut. Tapi yang lebih penting adalah akuntabilitas/pertanggung-jawaban pemerintah kepada rakyat (pemegang kekuasaan tertinggi) jelas, sehingga rakyat tidak merasa dirugikan dan mengetahui kemana aliran uang rakyat tersebut.